WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI LUWUK
Pengadilan Negeri Luwuk adalah salah satu Pengadilan Negeri Kelas II yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Dimana berdasakan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I tertanggal 2 November 1964, Nomor JB.I/4/18 terbentuk Pengadilan Negeri Luwuk yang daerah hukumnya meliputi :
1. Kabupaten Banggai, memiliki Luas wilayah daratan ± 9.672,70 Km², Secara administratif wilayah Kabupaten Banggai terbagi atas 23 kecamatan, 291 desa serta 46 kelurahan;
2. Kabupaten Banggai Kepulauan, memiliki luas wilayah daratan ± 3.160,46 km2, Secara administratif, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 19 kecamatan, 205 desa, dan 6 kelurahan;
3. Saat ini wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, juga meliputi Kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 , memiliki Luas wilayah 725,67 km² Secara administratif wilayah Kabupaten Banggai Laut terdiri atas 7 kecamatan dan 66 kelurahan.
Sumber :
http://beranda.banggaikab.go.id/letak-geografis/
https://bangkepkab.go.id/letak-geografis/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banggai_Laut
Berita Badilum
Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
dengan Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Tim Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Melaksanakan surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, bertempat Di Kota Semarang Pada Hari Jumat, 24 September 2021. Surveilan Ini Dihadiri Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, setyawan Hartono, S.h., M.h. pada Surveilans Ini, Tim Ini Beranggotakan ...Pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi Pada Ditjen Badilum
pada Tanggal 22-24 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan "pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi" Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Dibuka Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Sekaligus Penyampaian Materi Zona Integritas Dan Reformasi Birokrasi Kemudian Diakhiri Dengan Materi Penyusunan Sakip. pada Hari Kedua, Materi Dibawakan Oleh Badan Kepegawaian Negara ...Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021
pada Hari Selasa 21 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021. Kegiatan Ini Dilaksanakan Oleh direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Bekerja Sama Dengan badan Kepegawaian Negara (bkn). Rapat Koordinasi Betempat Di The Sahira Hotel, Bogor, Jawa Barat Dan Dilaksanakan Untuk Memastikan Kenaikan Pangkat Para Hakim Yang Sudah Memiliki pangkat ...
Pengumuman Badilum
Sosialisasi Implementasi Sppt-ti
kepada: Ketua Pengadilan Tinggi (terlampir) ...Surat Pemanggilan Peserta Pengganti Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif
...Pemanggilan Peserta Pelatihan Kolaboratif
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan