Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

Staf

Staf

 

Staf Kesekretariatan - Asty Hapsari

Nama ASTY HAPSARI
NIP 198812132009122002
Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a)
Jabatan Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Luwuk
Riwayat Pendidikan - S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Luwuk (2015)
- SLTA/SEDERAJAT SMK 2 PALU (2006)
- SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 1 PALU (2003)
- SD SDN INPRES BARU (2000)
Riwayat Pekerjaan - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Luwuk (11 Juni 2020)
- Staf Pengadilan Negeri Luwuk (10 Mei 2011)
- Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Mei 2011)
- Staf Pengadilan Negeri Luwuk (27 April 2010)
Sertifikasi
Staf Kesekretariatan - Taufik Rahmad Darmawan, S.Kom

Nama TAUFIK RAHMAD DARMAWAN, S.KOM.
NIP 199007142020121004
Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a)
Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Negeri Luwuk
Riwayat Pendidikan - S1 Teknik Informatika Univ.Dian Nuswantoro (2012)
- SLTA/SEDERAJAT SMK Texmaco (2008)
- SLTP/SEDERAJAT SMP Negeri 18 (2005)
- SD SD Wonosari 03 (2002)
Riwayat Pekerjaan - Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Negeri Luwuk (01 Desember 2020)
Sertifikasi
Staf Kesekretariatan - Bagus Priyambodo, Amd

Nama BAGUS PRIYAMBODO, A.MD.
NIP 199011162020121003
Pangkat/Golongan Pengatur (II/c)
Jabatan Arsiparis Pelaksana Pengadilan Negeri Luwuk
Riwayat Pendidikan - D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta (2012)
- SMA NEGERI 89 JAKARTA (2009)
- SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 5 BEKASI (2006)
- SD HARAPAN JAYA II (2003)
Riwayat Pekerjaan - Arsiparis Pelaksana Pengadilan Negeri Luwuk (01 Desember 2020)
Sertifikasi





  • Berita Badilum

    • Rapat Koordinasi Implementasi Zona Integritas Menuju Wbbm Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      pada Tanggal 17 Januari 2022 Telah Dilaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Rapat Ini Dipimpin Oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S. H., M. H. Dengan Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M. Si., Dan Direktur Pembinaan ...
    • Pelantikan Pejabat Baru Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

      pada Tanggal 17 Januari 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah Melaksanakan Pelantikan Pejabat Baru Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan Dipimpin Langsung Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Ri, prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S. H., M. H. Pejabat Baru Yang Dilantik Berjumlah 58 Orang Yang Terdiri Dari 19 Pejabat Eselon Iii Dan 39 Pejabat Eselon Iv. ...
    • Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Jambi

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Bertempat Di  Pengadilan Tinggi Jambi Pada 11-13 Januari 2022. Pemateri Dari Ditjen Badilum Dipimpin Langsung Oleh Plt. Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Dengan Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum , drs. Wahyudin Msi. Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, zahlisa ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content