Staf Kesekretariatan - Asty Hapsari
| Nama | ASTY HAPSARI |
| NIP | 198812132009122002 |
| Pangkat/Golongan | Penata Muda (III/a) |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Luwuk (2015) - SLTA/SEDERAJAT SMK 2 PALU (2006) - SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 1 PALU (2003) - SD SDN INPRES BARU (2000) |
| Riwayat Pekerjaan | - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Luwuk (11 Juni 2020) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (10 Mei 2011) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Mei 2011) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (27 April 2010) |
| Sertifikasi |
Staf Kesekretariatan - Taufik Rahmad Darmawan, S.Kom
| Nama | TAUFIK RAHMAD DARMAWAN, S.KOM. |
| NIP | 199007142020121004 |
| Pangkat/Golongan | Penata Muda (III/a) |
| Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - S1 Teknik Informatika Univ.Dian Nuswantoro (2012) - SLTA/SEDERAJAT SMK Texmaco (2008) - SLTP/SEDERAJAT SMP Negeri 18 (2005) - SD SD Wonosari 03 (2002) |
| Riwayat Pekerjaan | - Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Negeri Luwuk (01 Desember 2020) |
| Sertifikasi |
Staf Kesekretariatan - Bagus Priyambodo, Amd
| Nama | BAGUS PRIYAMBODO, A.MD. |
| NIP | 199011162020121003 |
| Pangkat/Golongan | Pengatur (II/c) |
| Jabatan | Arsiparis Pelaksana Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta (2012) - SMA NEGERI 89 JAKARTA (2009) - SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 5 BEKASI (2006) - SD HARAPAN JAYA II (2003) |
| Riwayat Pekerjaan | - Arsiparis Pelaksana Pengadilan Negeri Luwuk (01 Desember 2020) |
| Sertifikasi |
Berita Badilum
Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
dengan Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Tim Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Melaksanakan surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, bertempat Di Kota Semarang Pada Hari Jumat, 24 September 2021. Surveilan Ini Dihadiri Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, setyawan Hartono, S.h., M.h. pada Surveilans Ini, Tim Ini Beranggotakan ...Pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi Pada Ditjen Badilum
pada Tanggal 22-24 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan "pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi" Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Dibuka Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Sekaligus Penyampaian Materi Zona Integritas Dan Reformasi Birokrasi Kemudian Diakhiri Dengan Materi Penyusunan Sakip. pada Hari Kedua, Materi Dibawakan Oleh Badan Kepegawaian Negara ...Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021
pada Hari Selasa 21 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021. Kegiatan Ini Dilaksanakan Oleh direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Bekerja Sama Dengan badan Kepegawaian Negara (bkn). Rapat Koordinasi Betempat Di The Sahira Hotel, Bogor, Jawa Barat Dan Dilaksanakan Untuk Memastikan Kenaikan Pangkat Para Hakim Yang Sudah Memiliki pangkat ...
Pengumuman Badilum
Sosialisasi Implementasi Sppt-ti
kepada: Ketua Pengadilan Tinggi (terlampir) ...Surat Pemanggilan Peserta Pengganti Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif
...Pemanggilan Peserta Pelatihan Kolaboratif
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan