Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

Staf

Staf

 

Staf Kesekretariatan - Asty Hapsari

Nama ASTY HAPSARI
NIP 198812132009122002
Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a)
Jabatan Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Luwuk
Riwayat Pendidikan - S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Luwuk (2015)
- SLTA/SEDERAJAT SMK 2 PALU (2006)
- SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 1 PALU (2003)
- SD SDN INPRES BARU (2000)
Riwayat Pekerjaan - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Luwuk (11 Juni 2020)
- Staf Pengadilan Negeri Luwuk (10 Mei 2011)
- Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Mei 2011)
- Staf Pengadilan Negeri Luwuk (27 April 2010)
Sertifikasi
Staf Kesekretariatan - Taufik Rahmad Darmawan, S.Kom

Nama TAUFIK RAHMAD DARMAWAN, S.KOM.
NIP 199007142020121004
Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a)
Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Negeri Luwuk
Riwayat Pendidikan - S1 Teknik Informatika Univ.Dian Nuswantoro (2012)
- SLTA/SEDERAJAT SMK Texmaco (2008)
- SLTP/SEDERAJAT SMP Negeri 18 (2005)
- SD SD Wonosari 03 (2002)
Riwayat Pekerjaan - Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Negeri Luwuk (01 Desember 2020)
Sertifikasi
Staf Kesekretariatan - Bagus Priyambodo, Amd

Nama BAGUS PRIYAMBODO, A.MD.
NIP 199011162020121003
Pangkat/Golongan Pengatur (II/c)
Jabatan Arsiparis Pelaksana Pengadilan Negeri Luwuk
Riwayat Pendidikan - D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta (2012)
- SMA NEGERI 89 JAKARTA (2009)
- SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 5 BEKASI (2006)
- SD HARAPAN JAYA II (2003)
Riwayat Pekerjaan - Arsiparis Pelaksana Pengadilan Negeri Luwuk (01 Desember 2020)
Sertifikasi





  • Berita Badilum

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

      dengan Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Tim Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Melaksanakan surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, bertempat Di Kota Semarang Pada Hari Jumat, 24 September 2021. Surveilan Ini Dihadiri Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, setyawan Hartono, S.h., M.h. pada Surveilans Ini, Tim Ini Beranggotakan ...
    • Pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi Pada Ditjen Badilum

      pada Tanggal 22-24 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan "pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi" Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Dibuka Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Sekaligus Penyampaian Materi Zona Integritas Dan Reformasi Birokrasi Kemudian Diakhiri Dengan Materi Penyusunan Sakip. pada Hari Kedua, Materi Dibawakan Oleh Badan Kepegawaian Negara ...
    • Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021

      pada Hari Selasa 21 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021. Kegiatan Ini Dilaksanakan Oleh direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Bekerja Sama Dengan badan Kepegawaian Negara (bkn). Rapat Koordinasi Betempat Di The Sahira Hotel, Bogor, Jawa Barat Dan Dilaksanakan Untuk Memastikan Kenaikan Pangkat Para Hakim Yang Sudah Memiliki pangkat ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content