Alur :
Pengacara/ Kuasa Hukum melakukan pendaftaran kepada Kepaniteraan Hukum.
Syarat :
- Surat Kuasa rangkap 1
- KTA (Kartu Tanda Advokat) rangkap 1
- BA Sumpah rangkap 1
- Pembayaran dilakukan melalui Rek. Bank BNI
- Setelah lengkap berkas diserahkan kepada Panitera untuk ditandatangani.
Insidentil :
Alur :
Melakukan pendaftaran kepada Kepaniteraan Hukum.
Syarat :
- Surat Kuasa
- Permohonan untuk membuat surat kuasa.
- Keterangan masih memiliki hubungan keluarga dari Kepala Desa setempat.
- Setelah berkas lengkap yang bersangkutan dihadapkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk kemudian berkas tersebut ditandatangani oleh Panitera.
Berita Badilum
Rapat Koordinasi Implementasi Zona Integritas Menuju Wbbm Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
pada Tanggal 17 Januari 2022 Telah Dilaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Rapat Ini Dipimpin Oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S. H., M. H. Dengan Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M. Si., Dan Direktur Pembinaan ...Pelantikan Pejabat Baru Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pada Tanggal 17 Januari 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah Melaksanakan Pelantikan Pejabat Baru Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan Dipimpin Langsung Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Ri, prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S. H., M. H. Pejabat Baru Yang Dilantik Berjumlah 58 Orang Yang Terdiri Dari 19 Pejabat Eselon Iii Dan 39 Pejabat Eselon Iv. ...Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Jambi
direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Bertempat Di Pengadilan Tinggi Jambi Pada 11-13 Januari 2022. Pemateri Dari Ditjen Badilum Dipimpin Langsung Oleh Plt. Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Dengan Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum , drs. Wahyudin Msi. Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, zahlisa ...
Pengumuman Badilum
Pengumuman Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022
...Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester Ii Ta.2021 Dipa 005.03
...Kuesioner Implementasi Sk Dirjen Badilum Tentang Restorative Justice Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
...Pembaharuan Data Koordinator Delegasi
kepada Seluruh Ketua Pengadilan Negeri ...Penginputan Realisasi Capaian Kinerja Dipa 005.03 Ta.2021 Triwulan Iv Tahun Anggaran 2021 Pada Aplikasi Smart
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan