Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

Posbankum

Posbankum

B. Prosedur Posbakum (Pos Bantuan Hukum):

Dasar Hukum:

  1. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
  2. SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2014:
(1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada
posbakum Pengadilan Negeri;
(2) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminana Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau;
c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b;
(3) Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :
1. Penggugat/Pemohon, atau;
2. Tergugat/Termohon, atau;
3. Terdakwa, atau;
4. Saksi;
(4) Posbakum Pengadilan Negeri beroperasi sesuai dengan ketentuan Pengadilan pada hari dan jam kerja Pengadilan;

Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2014: Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri :
Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa :
a. Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum;
b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma;

ALUR LAYANAN HUKUM:

 






  • Berita Badilum

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

      dengan Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Tim Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Melaksanakan surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, bertempat Di Kota Semarang Pada Hari Jumat, 24 September 2021. Surveilan Ini Dihadiri Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, setyawan Hartono, S.h., M.h. pada Surveilans Ini, Tim Ini Beranggotakan ...
    • Pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi Pada Ditjen Badilum

      pada Tanggal 22-24 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan "pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi" Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Dibuka Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Sekaligus Penyampaian Materi Zona Integritas Dan Reformasi Birokrasi Kemudian Diakhiri Dengan Materi Penyusunan Sakip. pada Hari Kedua, Materi Dibawakan Oleh Badan Kepegawaian Negara ...
    • Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021

      pada Hari Selasa 21 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021. Kegiatan Ini Dilaksanakan Oleh direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Bekerja Sama Dengan badan Kepegawaian Negara (bkn). Rapat Koordinasi Betempat Di The Sahira Hotel, Bogor, Jawa Barat Dan Dilaksanakan Untuk Memastikan Kenaikan Pangkat Para Hakim Yang Sudah Memiliki pangkat ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content