Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

Delegasi

Delegasi

DELEGASI

Memenuhi SEMA NO.06 Tahun 2014 tentang Penanganan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, tanggal 30 Desember 2014, Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami beritahukan bahwa untuk pengiriman surat permohonan Delegasi/ bantuan Panggilan/ Pemberitahuan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II dapat dilakukan melalui:

Aplikasi Delegasi Online Pengadilan Negeri Luwuk
Telephone: (0461) 21061 – 21062 Fax : 23269
E-mail : delegasi.pnlwk@gmail.com
Telpon operator Delegasi : xxxx-xxxx-xxxx (Sdr. TENNY PANTOW TAMBARIKI, S.H.)

Asli surat Relaas Panggilan/ Pemberitahun tetap dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II dengan Alamat Jalan Jend. Ahmad Yani, No.06 Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk menghindari Panggilan 2 (dua) kali bantuan delegasi yang sama, Maka pada surat asli permohonan bantuan yang dikirim melalui Pos mohon diberi catatan : Telah dikirim melalui Fax/Email/SIPP tertanggal waktu pengiriman Fax/ Email/SIPP tersebut.

Untuk Mengetahui Informasi Delegasi Masuk Silahkan Klik:

Delegasi Masuk

Untuk Mengetahui Informasi Delegasi Keluar Silahkan Klik:

Delegasi Keluar

Download : SEMA NO.06 Tahun 2014 tentang Penanganan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan






Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content