Jurusita - Evi S. Radjab, Amd.Kom
| Nama | EVI SASTRYA RADJAB, Amd. |
| NIP | 198308292008052001 |
| Pangkat/Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
| Jabatan | Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - DIII Komputer Akuntansi Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Makassar (2007) - SLTA/SEDERAJAT SMK NEGERI 1 LUWUK (2001) - SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 7 LUWUK (1998) - SD SDN 7 INPRES BERTINGKAT (1995) |
| Riwayat Pekerjaan | - Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk (25 Juli 2018) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk (12 November 2013) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Mei 2009) - Staf Pengadilan Tinggi Palu (01 Mei 2008) |
| Sertifikasi | - |
Jurusita - Sumardi, SH
| Nama | SUMARDI M., S.H. |
| NIP | 198903152014031004 |
| Pangkat/Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - S1 Hukum Acara Universitas Lambung Mangkurat (2011) - SLTA/SEDERAJAT SMK NEGERI 2 MAKASSAR (2007) - SLTP/SEDERAJAT SLTP NEGERI 24 MAKASSAR (2004) - SD SDN LABUANG BAJI II (2001) |
| Riwayat Pekerjaan | - Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk (27 April 2022) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk (14 Maret 2017) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 November 2015) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Maret 2014) |
| Sertifikasi | - |
Jurusita - Yermias Agion
| Nama | YERMIAS AGION |
| NIP | 197306232014081001 |
| Pangkat/Golongan | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) |
| Jabatan | Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - SMA NEGERI 2 LUWUK (1991) - SMP NEGERI 2 BUNTA (1988) - SD NEGRI GONOHOP (1985) |
| Riwayat Pekerjaan | - Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk (27 April 2022) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk (14 Maret 2017) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 November 2015) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Maret 2014) |
| Sertifikasi | - |
Berita Badilum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menghadiri Kegiatan Penyerahan Peningkatan Kelas Pengadilan Pada Mahkamah Agung Ri
pada Tanggal 4 Juli 2022, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Menghadiri Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Peningkatan Kelas Pengadilan Yang Bertempat Di Gedung Mahkamah Agung Ri, Jakarta. Penyerahan Dilakukan Secara Langsung Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.h., M.h. Kepada Para Ketua Pengadilan Yang Naik Kelasnya. Terdapat 8 Pengadilan Kelas Ia ...Uji Kepatutan Dan Kelayakan Panitera Pengadilan Negeri Kelas Ib Di Lingkungan Peradilan Umum
pada Tanggal 5 Juli 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melakukan Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Panitera Pengadilan Negeri Kelas Ib. Bertempat Di Ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kegiatan Ini Dipimpin Dan Dibuka Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Dengan Didampingi Oleh Para Pejabat Eselon Ii Dan Pejabat Eselon Iii Terkait, ...Kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung Ri Ke Pengadilan Negeri Surabaya
wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial dr. H. Andi Samsan Nganro, S.h., M.h. Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri h. Bambang Myanto, Sh, Mh Melakukan Kunjungan Kerja Pembinaan Di Pengadilan Negeri Surabaya Pada Hari Kamis, 30 Juni 2022. Para Pimpinan Mahkamah Agung Ri Disambut Oleh Ketua Pn Surabaya rudi Suparmono, S.h., M.h. Dan Wakil Ketua Pn ...
Pengumuman Badilum
Eis Periode Bulan Juni Tahun 2022
...Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Panitera Pengadilan Tinggi Dan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.a Tanggal 28 Juni 2022
...Penerapan Register Elektronik Pada Pengadilan Negeri
...Pemanggilan Peserta Penyusunan Rka-kl Pagu Indikatif Dipa 03 Ta.2023 Pada Lingkungan Peradilan Umum
...Pelaksanaan Pelaporan Restorative Justice
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan