Jurusita - Evi S. Radjab, Amd.Kom
| Nama | EVI SASTRYA RADJAB, Amd. |
| NIP | 198308292008052001 |
| Pangkat/Golongan | Penata Muda (III/a) |
| Jabatan | Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - DIII Komputer Akuntansi Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Makassar (2007) - SLTA/SEDERAJAT SMK NEGERI 1 LUWUK (2001) - SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 7 LUWUK (1998) - SD SDN 7 INPRES BERTINGKAT (1995) |
| Riwayat Pekerjaan | - Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk (25 Juli 2018) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk (12 November 2013) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Mei 2009) - Staf Pengadilan Tinggi Palu (01 Mei 2008) |
| Sertifikasi |
Jurusita Penganti - Sumardi, SH
| Nama | SUMARDI M., S.H. |
| NIP | 198903152014031004 |
| Pangkat/Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - S1 Hukum Acara Universitas Lambung Mangkurat (2011) - SLTA/SEDERAJAT SMK NEGERI 2 MAKASSAR (2007) - SLTP/SEDERAJAT SLTP NEGERI 24 MAKASSAR (2004) - SD SDN LABUANG BAJI II (2001) |
| Riwayat Pekerjaan | - Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk (14 Maret 2017) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 November 2015) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Maret 2014) |
| Sertifikasi |
Jurusita Pengganti - Hendra Irawan
| Nama | : | Hendra Irawan |
| NIP | : | 198705222009041003 |
| Tempat/ Tgl. Lahir | : | Soppeng, 22 Mei 1987 |
| Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Karpeg | : | |
| Pangkat | : | Pengatur Muda Tk. I |
| Gol. Ruang | : | II/b |
| Jabatan | : | Jurusita Pengganti |
| Pendidikan | : | SMU |
Jurusita Pengganti - Yermias Agion
- SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 2 BUNTA (1988)
- SD SD NEGERI GONOHOP (1985)
- Staf Pengadilan Negeri Luwuk (30 September 2015)
- Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Agustus 2014)
Berita Badilum
Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
dengan Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Tim Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Melaksanakan surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, bertempat Di Kota Semarang Pada Hari Jumat, 24 September 2021. Surveilan Ini Dihadiri Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, setyawan Hartono, S.h., M.h. pada Surveilans Ini, Tim Ini Beranggotakan ...Pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi Pada Ditjen Badilum
pada Tanggal 22-24 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan "pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi" Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Dibuka Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Sekaligus Penyampaian Materi Zona Integritas Dan Reformasi Birokrasi Kemudian Diakhiri Dengan Materi Penyusunan Sakip. pada Hari Kedua, Materi Dibawakan Oleh Badan Kepegawaian Negara ...Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021
pada Hari Selasa 21 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021. Kegiatan Ini Dilaksanakan Oleh direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Bekerja Sama Dengan badan Kepegawaian Negara (bkn). Rapat Koordinasi Betempat Di The Sahira Hotel, Bogor, Jawa Barat Dan Dilaksanakan Untuk Memastikan Kenaikan Pangkat Para Hakim Yang Sudah Memiliki pangkat ...
Pengumuman Badilum
Sosialisasi Implementasi Sppt-ti
kepada: Ketua Pengadilan Tinggi (terlampir) ...Surat Pemanggilan Peserta Pengganti Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif
...Pemanggilan Peserta Pelatihan Kolaboratif
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan