Jeanny S. Tambariki
| Nama | JEANNY SELTJE TAMBARIKI |
| NIP | 196704271989032004 |
| Pangkat/Golongan | Penata (III/c) |
| Jabatan | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - SLTA/SEDERAJAT SMA NEGERI 1 LUWUK (1988) - SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 1 LUWUK (1983) - SD KELUARGA I (1980) |
| Riwayat Pekerjaan | - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk (18 Januari 2006) - Staf Instansi Luar (01 Mei 1990) - Staf Instansi Luar (01 Maret 1989) |
| Sertifikasi |
Nurafny Pangiu, SH
| Nama | NURAFNY PANGIU, S.H. |
| NIP | 198402162002122001 |
| Pangkat/Golongan | Penata (III/c) |
| Jabatan | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - S1 Ilmu Hukum Universitas Madako Toli-Toli, Tolitoli (2012) - SLTA/SEDERAJAT SMK LUWUK (2002) - SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 2 LUWUK (1999) - SD SDN 4 INP. LUWUK (1996) |
| Riwayat Pekerjaan | - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk (24 Maret 2020) - Panitera Muda Pengadilan Negeri Toli-toli (08 Januari 2016) - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Toli-toli (13 April 2009) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Februari 2004) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Desember 2002) |
| Sertifikasi |
Merry Chrystin Silaen, SH, MH
| Nama | MERRY CHRYSTIN SILAEN, S.H., M.H. |
| NIP | 198601012012122002 |
| Pangkat/Golongan | Penata (III/c) |
| Jabatan | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - S2 Hukum Pidana Universitas Tadulako (2016) - S1 Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (2007) - SLTA/SEDERAJAT SMUN 1 PALU (2003) - SLTP/SEDERAJAT SLTP NEGERI 2 PALU (2000) - SD SD KRISTEN GKST IMANUEL PALU (1997) |
| Riwayat Pekerjaan | - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk (28 Februari 2020) - Calon Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk (14 Juni 2016) - Staf Pengadilan Negeri Buol (01 Juni 2014) - Staf Pengadilan Negeri Buol (01 Desember 2012) |
| Sertifikasi |
Berita Badilum
Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
dengan Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Tim Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Melaksanakan surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, bertempat Di Kota Semarang Pada Hari Jumat, 24 September 2021. Surveilan Ini Dihadiri Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, setyawan Hartono, S.h., M.h. pada Surveilans Ini, Tim Ini Beranggotakan ...Pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi Pada Ditjen Badilum
pada Tanggal 22-24 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan "pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi" Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Dibuka Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Sekaligus Penyampaian Materi Zona Integritas Dan Reformasi Birokrasi Kemudian Diakhiri Dengan Materi Penyusunan Sakip. pada Hari Kedua, Materi Dibawakan Oleh Badan Kepegawaian Negara ...Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021
pada Hari Selasa 21 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021. Kegiatan Ini Dilaksanakan Oleh direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Bekerja Sama Dengan badan Kepegawaian Negara (bkn). Rapat Koordinasi Betempat Di The Sahira Hotel, Bogor, Jawa Barat Dan Dilaksanakan Untuk Memastikan Kenaikan Pangkat Para Hakim Yang Sudah Memiliki pangkat ...
Pengumuman Badilum
Sosialisasi Implementasi Sppt-ti
kepada: Ketua Pengadilan Tinggi (terlampir) ...Surat Pemanggilan Peserta Pengganti Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif
...Pemanggilan Peserta Pelatihan Kolaboratif
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan