Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Prodeo ( Pembebasan Biaya Perkara )

A. DASAR HUKUM

  1. (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
  2. Pasal 237 – 241HIR/ Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/ Pasal 278 – 281R.Bg, dan Pasal 12- 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
  3. SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum
  4. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
  5. SK Dirjen Badilum No : 52/DJU/SK/HK.006 /5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

B. SYARAT-SYARAT BERPERKARA SECARA PRODEO

1. Mengajukan permohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan.

2. Permohoan tersebut dilampiri :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau
  3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri .

 






  • Berita Badilum

    • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menghadiri Kegiatan Penyerahan Peningkatan Kelas Pengadilan Pada Mahkamah Agung Ri

      pada Tanggal 4 Juli 2022, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Menghadiri Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Peningkatan Kelas Pengadilan Yang Bertempat Di Gedung Mahkamah Agung Ri, Jakarta. Penyerahan Dilakukan Secara Langsung Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.h., M.h. Kepada Para Ketua Pengadilan Yang Naik Kelasnya. Terdapat 8 Pengadilan Kelas Ia ...
    • Uji Kepatutan Dan Kelayakan Panitera Pengadilan Negeri Kelas Ib Di Lingkungan Peradilan Umum

      pada Tanggal 5 Juli 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melakukan Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Panitera Pengadilan Negeri Kelas Ib. Bertempat Di Ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kegiatan Ini Dipimpin Dan Dibuka Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Dengan Didampingi Oleh Para Pejabat Eselon Ii Dan Pejabat Eselon Iii Terkait, ...
    • Kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung Ri Ke Pengadilan Negeri Surabaya

       wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial dr. H. Andi Samsan Nganro, S.h., M.h. Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri h. Bambang Myanto, Sh, Mh Melakukan Kunjungan Kerja Pembinaan Di Pengadilan Negeri Surabaya Pada Hari Kamis, 30 Juni 2022. Para Pimpinan Mahkamah Agung Ri Disambut Oleh Ketua Pn Surabaya rudi Suparmono, S.h., M.h. Dan Wakil Ketua Pn ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content