Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk Telepon (0461) 21062 Fax. (0461) 23269

Sistem Informasi Peelusuran Perkara Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung RI Terintegrasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI
Sejarah Pengadilan Negeri Luwuk

SEJARAH PENGADILAN NEGERI LUWUK

Bahwa di Daerah Kabupaten Banggai, Pengadilan Negeri Luwuk sendiri telah ada sejak tahun 1957 namun waktu itu Pengadilan Negeri Luwuk masih berada di bawah wilayah Poso sampai dengan tahun 1963.

Bahwa setelah Kabupaten Banggai di bentuk berdasarkan Undang – Undang No.29 tahun 1958 , maka berdasakan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I tertanggal 2 Nopember 1964 Nomor JB.I/4/18 dibentuklah Pengadilan Negeri Luwuk yang daerah hukumnya meliputi Luwuk ( Banggai darat ) dan Banggai Kepulauan.

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut maka Pengadilan Negeri Luwuk keluar dari daerah hukum Pengadilan Negeri Poso , dan mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 1964 yang pada saat itu Pengadilan Negeri Luwuk digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas III.

Pada tahun 1964 tersebut Pengadilan Luwuk belum memiliki gedung/kantor, dengan adanya perkembangan pembangunan maka pada tahun anggaran 1973/1974 Pengadilan Negeri Luwuk disediakan dana untuk membangun gedung kantor sesuai SK Menteri Keuangan RI. No. 67/XIII/6/1973 tanggal 5 April 1973.

Bahwa sejak berdirinya Pengadilan Negeri Luwuk sampai dengan sekarang saat ini digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas II dan telah mengalami pergantian beberapa pimpinan sebagai berikut :

  • Ketua Pengadilan Negeri :
  1. FREDERIK PELIMA, S.MH
  2. MAHYOEDIN LAMAKAMPALI, SH
  3. AMINUDIN JOTOLEMBA, SH
  4. JAHYA PAPIA, SH
  5. SYAMSUDDIN AB, SH
  6. ISMED ILAHUDE, SH
  7. SJAM AMANSJAH, SH
  8. ABDUL SAMAD BONANG, SH
  9. JALILI SAIRIN, SH
  10. RUDI WIDODO,SH. MH
  11. NURSYAM, SH, M.Hum
  12. SUDAR, SH, M.Hum
  13. NANANG ZULKARNAIN FAISAL, SH
  14. AHMAD YANI, SH, MH

 

  • Panitera / sekretaris
  1. SYAHRUDIN
  2. AMIR T.S. BULLAH.
  3. KASIM SALAWALI.
  4. SYAMSULBACHRI
  5. HALIJAH ISMAIL.
  6. ISKANDAR LABOHARI
  7. IDA PUTU SUDIKA, SH
  8. ABDUL MAUJUD MANSYOER, SH





Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut