PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1-144/KMA/SK/1/2011
TENTANG
PEDOMAN PELAY ANAN INFORMASI DI PENGADILAN

KATEGORI INFORMASI YANG DAPAT DIPEROLEH OLEH PEMOHON DI PENGADILAN NEGERI LUWUK KELAS II  

1. Kategori Informasi 

Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan yang dapat Diperoleh oleh

Pemohon melalui Prosedur Khusus terdiri dari:

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan

   1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
   2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
   3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja  
      Pengadilan
   4. Informasi Laporan Akses Informasi

B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung

   Selain informasi di atas, Mahkamah Agung mengumumkan pula: 

   1. Informasi tentang penerimaan calon pegawai, calon hakim   
      dan/atau kebutuhan calon hakim agung,yang sekurang-
      kurangnya berisi: 

      a. Adanya penerimaan;
      b. Tata cara pendaftaran
      c. Biaya yang dibutuhkan;
      d. Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang 
         dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan 
         kualifikasinya;  
      e. Tahapan dan waktu proses rekrutmen; 
      f. Komponen dan standar nilai kelulusan; dan 
      g. Daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap 
         tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan 
         daftar yang diterima. 
   2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan 
      Mahkamah Agung; 
   3. Yurisprudensi Mahkamah Agung; 
   4. Putusan Mahkamah Agung; 
   5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung;
   6. Rencana Strategis Mahkamah Agung. 

C. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

   1. Umum 
   2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
   3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan; 
   4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil 
      Penelitian 
   5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian 
      dan Keuangan .
   6. Informasi Lain  

D. Informasi yang Dikecualikan

   1. Informasi  yang  dikecualikan  adalah  seluruh  atau  
      bagian  tertentu  dari  informasi yang tidak disebutkan 
      secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, 
      II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi 
      dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui 
      proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:   

      a. Informasi  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  
         kepada  Pemohon  dapatmenghambat proses penegakan 
         hukum; 
      b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan  kepada 
         Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak 
         atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari 
         persaingan usaha tidak sehat; 
      c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
         Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan 
         negara;
      d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
         Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
      e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
         Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;  
      f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
         Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar 
         negeri;  
      g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat 
         mengungkapkan isi  akta  otentik  yang  bersifat  
         pribadi  dan  kemauan  terakhir  ataupun  wasiat 
         seseorang; 
      h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat 
         mengungkap rahasia pribadi; 
      i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan 
         Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut  
         sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat 
         secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; 
         dan 
    
      e. Tahapan dan waktu proses rekrutmen; 
      f. Komponen dan standar nilai kelulusan; dan 
      g. Daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap 
         tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan 
         daftar yang diterima. 
   2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan 
      Mahkamah Agung; 
   3. Yurisprudensi Mahkamah Agung; 
   4. Putusan Mahkamah Agung; 
   5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung;
   6. Rencana Strategis Mahkamah Agung.