Jakarta – Humas : Acara Penyerahan Hasil Penelaahan RKBMN Tahun Anggaran 2024 untuk direvieu oleh Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP) Mahkamah Agung RI, diselenggarakan pada Rabu, 1 September 2022 di Hotel Luminor Jakarta.
Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Badan Pengawasan MA RI, Drs. H. Andi Kurniawan, M.M., Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi MA RI, Rosfiana, S.H., M.H dan tim evaluasi penelaahan RKBMN biro perlengkapan Mahkamah Agung RI.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Perlengkapan BUA MA RI , Rosfiana S.H, M.H menyampaikan bahwa untuk memenuhi efektivitas Belanja Pemerintah khususnya di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya, sehingga mendapatkan APBN yang berkualitas baik dari segi penerimaan maupun dari segi pengeluaran, maka diperlukan perencanaan belanja yang salah satunya melalui Perencanaan kebutuhan BMN yang andal.
Untuk mencapai hal tersebut, sesuai dengan amanat PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN, telah diatur bahwa Perencanaan Kebutuhan BMN perlu direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
“Besar harapan kami hasil reviu dari Badan Pengawasan, dapat menggambarkan kebutuhan BMN di masing-masing satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mendukung pelayanan peradilan secara maksimal”, Ujar Ibu Rosfiana S.H.,M.H seraya menutup sambutannya. ( Ipr / Dokumentasi Humas Mahkamah Agung)
Berita Badilum
Beri Semangat Aparatur Peradilan, Dirjen Badilum Kunjungi Pengadilan Negeri Purwokerto
dorongan Dari Pimpinan Merupakan Salah Satu Motivasi Bagi Aparatur Peradilan Dalam Upaya Untuk Terus Meningkatkan Kinerja Dan Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Para Pencari Keadilan. Untuk Mendukung Hal Tersebut Sekaligus Memantau Kinerja Di Pengadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Melakukan Kunjungan Kerja Ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Didampingi Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.h., ...Tingkatkan Kompentensi Aparatur Peradilan, Ditjen Badilum Jalin Kerja Sama Dengan Universitas Jenderal Sudirman
salah Satu Upaya Meningkatkan Kompetensi Aparatur Di Lingkungan Peradilan Umum Adalah Dengan Memberikan Kesempatan Untuk Meningkatkan Jenjang Pendidikan. Guna Menjawab Tantangan Tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menjalin Kerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. pada Hari Rabu, Tanggal 24 April 2024, Bertempat Di Gedung Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soerdirman, Direktur Jenderal Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Didampingi Oleh ...Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Finalisasi Kurikulum & Modul Pelatihan Administrasi Mahkamah Agung Ri
pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Ri Mengadakan Rapat Finalisasi Kurikulum Dan Modul Pelatihan Manajemen Administrasi. Rapat Dipimpin Kepala Pusdiklat Manajemen Dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, darmoko Yuti Witanto , S.h.,dan Diikuti Para Hakim Yustisial, Panitera Dan Sekretaris Dari 4 Wilayah Pengadilan Di Mahkamah Agung. dalam Rapat Finalisasi Yang Dilaksanakan Tanggal ...
Pengumuman Badilum
Undangan Halalbihalal Dan Silaturahmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
...Pemanggilan Peserta Pengganti Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia Tahun 2024
...Pengunggahan Kembali Putusan Pengadilan Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung (tahap Ke 2)
...Penilaian Role Model Sekretaris Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024
...Surat Undangan Menghadiri Seminar Memperingati Hari Perempuan Internasional
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan