Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

PENGADILAN NEGERI LUWUK MERAIH PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DARI KEMENPAN RB TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI LUWUK MERAIH PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DARI KEMENPAN RB TAHUN 2020

Luwuk, 21/12/2020; Pada Lingkungan Mahkamah Agung RI, Sebanyak 86 Unit kerja (Pengadilan) menjadi penerima predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sebanyak 9 Unit Kerja (Pengadilan) menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2020. Pengadilan Negeri Luwuk menjadi satu dari 86 satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI yang berhasil meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB tahun 2020.

Bertepatan dengan momentum Hari anti Korupsi tahun 2020, Kemenpan RB menyelenggarakan Acara Apresiasi dan Penganugeran Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2020  bertempat diHotel Faimont, Senin, 21 Desember 2020.

Acara Penganugrahan tersebut sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, dimana diselenggarakan dimasa pandemi sehingga acara sebagian besar diikuti secara virtual oleh satker penerima penghargaa diseluruh Indonesia. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Bapak. Ahmad Shuhel Nadjir, S.H.,M.H menghadiri secara langsung undangan Penerimaan penghargaan tersebut secara virtual melalui zoom meeting langsung dari ruang command center Kantor Pengadilan Negeri Luwuk.

Pencapaian ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang berhasil diraih dipenghujung tahun 2020, setelah melewati rangkaian tahapan penilaian. Semoga pencapaian ini bisa terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ditahun mendatang. (Sumber : PN Luwuk)

 







  • Berita Badilum

    • Keluarga Besar Ditjen Badilum Hadiri Halal Bihalal Bersama Sekretariat Mahkamah Agung Ri

      berakhirnya Libur Hari Raya Idul Fitri Menjadi Pertanda Untuk Kembali Beraktivitas Dan Kembali Bekerja. Masih Dalam Momen Dan Semangat Lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Kegiatan Halal Bihalal Di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Selasa, 16 April 2024. Pada Kesempatan Tersebut, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Sugiyanto, S.h., M.h., Turut Hadir Dan Bermaaf-maafan Dengan Seluruh Jajaran Sekretariat Mahkamah Agung ...
    • Selamat Idul Fitri 1445 H

      تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَقَبَّلْ ياَ كَرِيْمُ وَجَعَلَنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْعَاءِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ وَالْمَقْبُوْلِيْنَ كُلُّ عاَمٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkanselamat Hari Idul Fitri 1445 H mari Sambut Hari Yang Fitri, Kembali Ke Fitrah Yang Suci ...
    • Tinjau Kinerja, Dirjen Badilum Kunjungi Pengadilan Negeri Yogyakarta

      dalam Semangat Menjaga Integritas Sekaligus Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Bagi Para Pencari Keadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Melakukan Kunjungan Kerja Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Rabu, 3 April 2024. Kedatangan Beliau Disambut Langsung Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.h., M.h. Beserta Jajaran Pejabat Dan Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta, Termasuk ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content