Pengadilan Negeri Luwuk membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki dedikasi, integritas, kompetensi dan komitmen yang tinggi untuk menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) – Satpam / Security pada Pengadilan Negeri Luwuk.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :
- Satpam / Security 2 (dua) orang
1. SYARAT ADMINISTRASI
- Umur maksimal 30 Tahun
- Laki-laki
- Pendidikan minimal SMU / Sederajat
- Memiliki Sertifikat pelatihan Satpam/Security
- Bersedia bekerja shift
- Mampu mengoperasikan komputer
- Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai Satpam / Security
2. SYARAT UMUM
- Sehat jasmani dan rohani.
- Tidak terikat kontrak kerja dengan pihak manapun.
- Bukan pengurus, anggota dan atau berafiliasi dengan partai politik,
- Tidak sedang tersangkut kasus pidana.
- Bebas dari Narkoba dan atau Zat adiktif lainnya.
3. SYARAT PEMBERKASAN
- Surat lamaran ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk melalui Tim Seleksi Penerimaan PPNPN – Satpam/Security
- Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- Fotocopy sertifikat pelatihan Satpam/Security
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
4. TATA CARA PENDAFTARAN
Pendaftaran dilakukan dengan cara mengantar langsung berkas lamaran ke Kantor Pengadilan Negeri Luwuk pada jam kerja.
5. TAHAPAN SELEKSI
Bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan/dihubungi untuk dapat hadir sesuai jadwal yang ditentukan dengan membawa seluruh dokumen asli dari syarat pemberkasan guna dilakukan verifikasi.
Ketentuan :
- Bagi pelamar yang memenuhi syarat akan diumumkan oleh Tim Seleksi Penerimaan PPNPN melalui website pn-luwukbanggai.go.id, papan pengumuman dan media sosial Pengadilan Negeri Luwuk FB : Pengadilan Negeri Luwuk serta IG : @pnluwuk.
- Keputusan hasil seleksi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Seluruh dokumen seleksi pelamar sepenuhnya menjadi milik Tim Seleksi Penerimaan PPNPN Pengadilan Negeri Luwuk.
Luwuk, 30 Juli 2021
Sekretaris,
Pengadilan Negeri Luwuk
TTD
SYAIFUDIN KARIM, S.H
Pengumuman Penerimaan
Berita Badilum
Rapat Koordinasi Implementasi Zona Integritas Menuju Wbbm Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
pada Tanggal 17 Januari 2022 Telah Dilaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Rapat Ini Dipimpin Oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S. H., M. H. Dengan Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M. Si., Dan Direktur Pembinaan ...Pelantikan Pejabat Baru Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pada Tanggal 17 Januari 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah Melaksanakan Pelantikan Pejabat Baru Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan Dipimpin Langsung Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Ri, prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S. H., M. H. Pejabat Baru Yang Dilantik Berjumlah 58 Orang Yang Terdiri Dari 19 Pejabat Eselon Iii Dan 39 Pejabat Eselon Iv. ...Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Jambi
direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Bertempat Di Pengadilan Tinggi Jambi Pada 11-13 Januari 2022. Pemateri Dari Ditjen Badilum Dipimpin Langsung Oleh Plt. Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Dengan Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum , drs. Wahyudin Msi. Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, zahlisa ...
Pengumuman Badilum
Pengumuman Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022
...Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester Ii Ta.2021 Dipa 005.03
...Kuesioner Implementasi Sk Dirjen Badilum Tentang Restorative Justice Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
...Pembaharuan Data Koordinator Delegasi
kepada Seluruh Ketua Pengadilan Negeri ...Penginputan Realisasi Capaian Kinerja Dipa 005.03 Ta.2021 Triwulan Iv Tahun Anggaran 2021 Pada Aplikasi Smart
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan