Jakarta-Humas: Selasa 28 Desember 2021, Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.H. membuka kegiatan Finalisasi Template Putusan Pada Kamar Tata Usaha Negara MARI.
Kegiatan ini diselenggarakan secara tatap muka bertempat di Hotel Holiday Inn Kemayoran yang diikuti oleh 58 peserta meliputi para Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Panitera Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta Pengadilan Pajak.
Dalam sambutannya, Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini, sebagai bentuk kesungguhan dan ikhtiar seluruh jajaran Kamar Tata Usaha Negara untuk menuntaskan kegiatan Finalisasi Template Putusan Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Selain itu Supandi menyampaikan Harapan bersama agar Template Putusan tersebut segera dapat diterapkan oleh para hakim baik dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maupun peradilan Pajak.
“Digitalisasi teknologi harus termuat dalam Produk Putusan Kamar Tata Usaha Negara sebagai konkritisasi pelaksanaan persidangan elektronik yang terus menerus dikembangkan sehingga tujuannya dalam upaya mempermudah akses pencari keadilan dapat segera terwujud”, pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Panitera Mahkamah Agung Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H.,M.H. turut pula menyampaikan apresiasi khususnya terhadap komitmen dan konsistensi Kamar Tata Usaha Negara dalam percepatan penanganan Perkara hingga pada akhir tahun ini masih bersemangat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat.
Pada Akhir acara, mewakili Ketua Kelompok Kerja Kamar Tata Usaha Negara, Yang Mulia Dr. H. Yosran, S.H.,M.Hum mengajak seluruh Jajaran Kamar Tata Usaha Negara agar dapat menuntaskan kegiatan ini dan melakukan pembaharuan dan penyesuaian format Template Putusan sehingga dapat memenuhi kebutuhan Para Hakim yang bermuara pada peningkatan kualitas Putusan. (MSP/RS)
Berita Badilum
Keluarga Besar Ditjen Badilum Hadiri Halal Bihalal Bersama Sekretariat Mahkamah Agung Ri
berakhirnya Libur Hari Raya Idul Fitri Menjadi Pertanda Untuk Kembali Beraktivitas Dan Kembali Bekerja. Masih Dalam Momen Dan Semangat Lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Kegiatan Halal Bihalal Di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Selasa, 16 April 2024. Pada Kesempatan Tersebut, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Sugiyanto, S.h., M.h., Turut Hadir Dan Bermaaf-maafan Dengan Seluruh Jajaran Sekretariat Mahkamah Agung ...Selamat Idul Fitri 1445 H
تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَقَبَّلْ ياَ كَرِيْمُ وَجَعَلَنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْعَاءِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ وَالْمَقْبُوْلِيْنَ كُلُّ عاَمٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkanselamat Hari Idul Fitri 1445 H mari Sambut Hari Yang Fitri, Kembali Ke Fitrah Yang Suci ...Tinjau Kinerja, Dirjen Badilum Kunjungi Pengadilan Negeri Yogyakarta
dalam Semangat Menjaga Integritas Sekaligus Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Bagi Para Pencari Keadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Melakukan Kunjungan Kerja Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Rabu, 3 April 2024. Kedatangan Beliau Disambut Langsung Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.h., M.h. Beserta Jajaran Pejabat Dan Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta, Termasuk ...
Pengumuman Badilum
Pengisian Survei Mandiri Dan Penilaian Evaluasi Zona Integritas
...Undangan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2024
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2024
...Penerapan Register Elektronik Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri
...Penambahan Kategori Penilaian Kinerja Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan