Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

OPEN RECRUITMENT PPNPN PENGADILAN NEGERI LUWUK

OPEN RECRUITMENT PPNPN PENGADILAN NEGERI LUWUK

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pegawai Pemerintah  Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pengadilan Negeri Luwuk  Mengadakan  Open Recruitment (Rekrutmen Terbuka) Pegawai Pemerintah Non Pegawai  Negeri (PPNPN) dengan kebutuhan formasi sebagai berikut :

  • Formasi yang dibutuhkan sebanyak 1 orang pramubakti
  • persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh para pencari kerja :
  1. JENIS KELAMIN (LAKI-LAKI)
  2. UMUR MINIMAL 20 TAHUN DAN MAKSIMAL 35 TAHUN.
  3. SURAT LAMARAN DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK DAN DITANDATANGANI DENGAN MATERAI Rp.10.000 OLEH PELAMAR.
  4. FC KTP
  5. PAS FOTO TERBARU 3×4 (WARNA) 3 LEMBAR
  6. FC IJAZAH TERAKHIR (MINIMAL SMA/SMK/SEDERAJAT) / TRANSKIP NILAI (LEGALISIR)
  7. FC SIM A DAN SIM C YANG MASIH BERLAKU;
  8. CV / DAFTAR RIWAYAT HIDUP
  9. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT
  10. SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK (SKCK)
  11. DAPAT MENGOPERASIKAN KOMPUTER (MIN MS. OFFICE) DI SERTAKAN FC SERTIFIKAT KOMPUTER.
  12. NOMOR TELPON / HP

 

SURAT LAMARAN DI MASUKKAN PADA AMPLOP COKELAT DAN DIANTAR LANGSUNG KE KANTOR PENGADILAN NEGERI LUWUK CQ SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN IT, PALING LAMBAT DITERIMA TGL 15 Desember 2021.

 

TTD

KETUA PANITIA







  • Berita Badilum

  • tidak dapat menampilkan berita ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content