Banda Aceh: Senin, tanggal 25 Juli 2022 bertempat di hotel Nangroe, Kota Banda Aceh, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI bersama Biro Hukum dan Humas MA-RI menyelenggarakan sosialisasi Aplikasi e-Berpadu untuk wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sehubungan dengan kewenangan absolut Mahkamah Syar’iyah mengadili perkara jinayat (pidana Islam), ungkap Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, ketika membuka acara secara virtual.
Aplikasi e-Berpadu dibangun oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan sistem administrasi perkara pidana secara terpadu. Pada tanggal 21 Juni 2022, Mahkamah Agung bersama dengan 10 (sepuluh) lembaga penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait lainnya telah menandatangani Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Elektronik (SPPT-TI). Item yang baru dalam Nota Kesepahaman tersebut adalah pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, ungkap Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.
Hadir dalam pembukaan kegiatan sosialisasi yaitu Ketua, Panitera, dan Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh serta narasumber yang terdiri dari Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., Mustamin, S.H., M.H., dan Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H., tim asistensi Aplikasi e-Berpadu wilayah Aceh serta Aminuddin Bukhary Harahap, S.Kom., anggota tim pengembangan Aplikasi e-Berpadu pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.
Peserta sosilisasi Aplikasi e-Berpadu berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang hadir secara secara langsung terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) orang dari Mahkamah Syar’iyah dan 9 (sembilan) orang aparat penegak hukum dari kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan terdekat. Di samping itu, juga ada aparat penegak hukum dalam wilayah hukum Provinsi Aceh yang hadir secara virtual, ungkap Dr. Dra. H. Nur Jannah Syaf, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama.
Mahkamah Agung mengembangkan Aplikasi e-Berpadu secara mandiri. Aplikasi e-Berpadu versi 1.0.0 dilengkapi 6 (enam) fitur layanan berupa pelimpahan berkas perkara secara elektronik, izin/persetujuan penggeledahan secara elektronik, izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, perpanjangan penahanan ke pengadilan secara elektronik, izin besuk tahanan secara elektronik, dan permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik.
Pimpinan Mahkamah Agung telah menunjuk 7 wilayah pengadilan tingkat banding menjadi pilot project implementasi Aplikasi e-Berpadu. Enam pengadilan tinggi yakni Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Banjar Masin, Pengadilan Tinggi Kupang, Pengadilan Tinggi Makassar, dan Pengadilan Tinggi Maluku, serta Mahkamah Syar’iyah Aceh, terang Dr. Sobandi.
Para Ketua Mahkamah Syar’iyah se wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh agar berpartisipasi aktif menyukseskan implementasi Aplikasi e-Berpadu dengan melakukan koordinasi bersama lembaga penegak hukum lain, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan dalam wilayah hukum Provinsi Aceh, pungkas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. (Humas)
Berita Badilum
Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada Tanggal 10-11 Agustus 2022 Telah Dilaksanakan Kegiatan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Asesor Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dipimpin Oleh Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana, Roslina Napitupulu, S.h., M.h. Dengan Anggota Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Serta Hakim Tinggi Dari Pengadilan Tinggi Dki Jakarta, Yaitu Sirande Palayukan, S.h., M.h. Dan ...Kegiatan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus Dan Kelas Ia Tahun 2022
pada Hari Selasa-rabu, Tanggal 9-10 Agustus 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Mengadakan Kegiatan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus Dan Kelas Ia Tahun 2022. Kegiatan Ini Diadakan Secara Daring (online) Dengan Para Peserta Mengikuti Ujian Dari Satuan Tugas Masing-masing.para Penguji Berasal Dari Pimpinan Mahkamah Agung Ri. Sebanyak 27 (dua Puluh ...Kegiatan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi Tahun 2022
pada Hari Senin, 8 Agustus 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Telah Mengadakan Kegiatan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi Tahun 2022. Kegiatan Untuk Tahun Anggaran 2022 Ini Diselenggarakan Di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat.para Penguji Berasal Dari Para Pimpinan Mahkamah Agung Ri. Sebanyak 15 (lima ...
Pengumuman Badilum
Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.a Dan I.b Tanggal 11 Agustus 2022
...Revisi Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ib Gelombang Iii T.a. 2022
...Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1 (satu) Lomba Hymne/mars Peradilan Tahun 2022
...Hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia Gelombang Ii T.a. 2022
...Hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding T.a. 2022
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan