Jakarta – Humas : Dalam rangka meningkatkan kualitas dari pelaksanaan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengiriman Dokumen Tercatat, Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia (Persero) mengadakan kegiatan Rapat Evaluasi Kerjasama yang dilakukan pada hari Senin, 30 September 2024 bertempat di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero), Bandung.

Kegiatan rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh YM Syamsul Maarif, S.H., LL.M, Ph.D, Ketua Muda Pembinaan yang didampingi oleh Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Sobandi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas serta Hakim Yustisial Mahkamah Agung. Sedangkan dari PT. Pos Indonesia (Persero) diwakili oleh Tonggo Marbun, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik beserta jajarannya.

Pada kegiatan tersebut, YM Syamsul Maarif, S.H., LL.M, Ph.D, Ketua Muda Pembinaan menegaskan kembali bahwa peran PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi sentral dalam penegakan hukum khususnya dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, Panitera Mahkamah Agung juga menyampaikan kendala teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan kerjasama pengiriman surat tercatat harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. PT. Pos Indonesia (Persero) berkomitmen untuk lebih proaktif berkordinasi dengan satuan kerja pengadilan untuk memastikan pengiriman panggilan/pemberitahuan surat tercatat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pembahasan mengenai peningkatan dukungan teknologi informasi dalam mendukung kerjasama ini juga akan ditindaklanjuti dengan menghubungkan aplikasi PT Pos Indonesia (Persero) dengan Sistem Informasi Peradilan untuk memudahkan pengadilan melakukan tracking panggilan/pemberitahuan. (RF/AM/Humas)