Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

MAHKAMAH AGUNG DAN FCFCOA GELAR DISKUSI TENTANG HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

MAHKAMAH AGUNG DAN FCFCOA GELAR DISKUSI TENTANG HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

MAHKAMAH AGUNG DAN FCFCOA GELAR DISKUSI TENTANG HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Jakarta-Humas: Perceraian merupakan hal sulit bagi suami-istri yang menjalananinya. Namun, yang lebih sulit lagi menjalaninya adalah anak-anak yang ada di dalam pernikahan mereka. Laki-laki atau perempuan dewasa yang mengalami perceraian cenderung lebih mudah untuk menata hidup kembali dan melupakan kesedihan atas perceraiannya. Sedangkan anak-anak cenderung belum bisa menata hidup, akibatnya anak menjadi rentan menjadi korban kejahatan.

Terkait hal tersebut, dengan semangat merayakan hari anak nasional, Mahkamah Agung menyelenggarakan Dialog Yudisial tentang Hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian pada Rabu 27-28 Juli 2022 di hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini merupakan kerja sama Mahkamah Agung dengan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCoA).

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.  dalam pidato kuncinya menyampaikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)  tahun 2018 menemukan bahwa 95% dari perkara perceraian yang diputus setiap tahunnya di Indonesia, melibatkan anak berusia di bawah 18 tahun.  Dengan menggunakan asumsi bahwa di Indonesia setiap keluarga rata-rata memiliki dua orang anak, maka diperkirakan lebih dari 900.000 hingga 1.000.000 anak setiap tahunnya terkena dampak dari perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan. Dengan jumlah sebesar itu, dapat dibayangkan bahwa dampak dari perceraian yang dialami oleh anak-anak tersebut, dalam jangka panjang, akan berpengaruh juga terhadap susunan dan tatanan sosial masyarakat kita.

Meski jumlah anak yang terdampak perceraian setiap tahunnya besar, Ketua Mahkamah Agung menyayangkan bahwa pelaksanaan putusan perceraian terutama terkait pembayaran nafkah anak dan istri masih belum efektif.

“Putusan perceraian tidak serta-merta mempermudah pemotongan bagian penghasilan mantan suami untuk nafkah mantan istri dan tunjangan pemeliharaan anak. Akibatnya, perempuan dan anak rentan terjebak dalam kemiskinan bahkan rentan menjadi korban kejahatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan persoalan pelaksanaan putusan termasuk putusan perkara perceraian merupakan salah satu prioritas Mahkamah Agung RI, yang pelaksanaannya memerlukan dukungan dari Pemerintah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI berinisiatif melakukan dialog secara internal maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk perbaikan perlindungan hak dan pelaksanaan putusan perceraian bagi peningkatan hak perempuan dan anak, termasuk dengan bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan badan peradilan di negara lain, yaitu peradilan di Australia dan Malaysia.

Melalui Dialog Yudisial yang dibuat terbuka untuk publik ini, Mahkamah Agung RI mengajak Pemerintah Indonesia, Organisasi Masyarakat Sipil serta akademisi untuk berdiskusi, menyumbangkan pemikiran yang konstruktif dan bermanfaat dalam perbaikan mekanisme eksekusi putusan perceraian untuk perlindungan hak perempuan dan anak yang lebih baik.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/10573

Hadir dalam Dialog ini para narasumber yang berkompeten, di antaranya yaitu:

  1. Dato Dr. H. Mohd Na’im Bin Mokhtar, Ketua Hakim Syarie/Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah
  2. The Hon. Justice Liz Boyle, FC&FCOA & Brett Walker-Roberts, Child Support Agency, Australia
  3. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, M.M, Ketua Kamar Agama MA-RI
  4. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H, Ketua Kamar Perdata MA-RI
  5. R.M. Dewo Broto Joko P, S.H, LL.M, Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas
  6. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas
  7. Ratna Susianawati, S.H., M.H, Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
  8. Rohika Kurniadi Sari, S.H, M.Si, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
  9. The Hon. Justice Suzy Christie, FC&FCOA
  10. Dr. Purwosusilo, SH., MH., Hakim Agung Kamar Agama MA-RI
  11. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata MA-RI
  12. The Hon. Justice Suzy Christie, FC&FCOA
  13. Dr. Yasardin, SH., M.Hum, Hakim Agung Kamar Agama MA-RI
  14. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H, Hakim Agung Kamar Perdata MA-RI

Dalam Dialog Yudisial dua hari ini menyimpulkan bahwa hak pemenuhan hak  perempuan dan anak pasca perceraian belum diatur tersendiri dan perlu mendapatkan payung hukum yang jelas agar memiliki kepastian hukum, sehingga pemerintah melalui Bapennas dan Kementerian/Lembaga terkait harus membuat kebijakan nyata terkait perempuan dan anak pasca perceraian.

Selain itu, perlu adanya regulasi yang dapat dijadikan pedoman teknis bagi para hakim di Mahkamah Agung dalam menangani perkara perceraian, agar menghasilkan putusan pengadilan yang lebih efektif dan mampu menjamin hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Diskusi ini juga menyimpulkan bahwa perlu ada diskusi lanjut dan intesnsif yang melibatkan hakim baik dari peradilan agama maupun peradilan negeri dengan melibatkan para pengampu terkait di antaraanya KPPA, Kemnkumham, Kemensos, KPAI, Komnas Perempuan dan lembaga terkait lainnya tentang perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bagi yang ingin melihat siaran ulang Dialog Yudisial ini, silakan kunjungi channel Youtube Mahkamah Agung dengan judul Dialog Yudisial MA RI dan FCFCOA. (azh/RS)







  • Berita Badilum

    • Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

      pada Tanggal 10-11 Agustus 2022 Telah Dilaksanakan Kegiatan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Asesor Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dipimpin Oleh Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana, Roslina Napitupulu, S.h., M.h. Dengan Anggota Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Serta Hakim Tinggi Dari Pengadilan Tinggi Dki Jakarta, Yaitu Sirande Palayukan, S.h., M.h. Dan ...
    • Kegiatan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus Dan Kelas Ia Tahun 2022

      pada Hari Selasa-rabu, Tanggal 9-10 Agustus 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Mengadakan Kegiatan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus Dan Kelas Ia Tahun 2022. Kegiatan Ini Diadakan Secara Daring (online) Dengan Para Peserta Mengikuti Ujian Dari Satuan Tugas Masing-masing.para Penguji Berasal Dari Pimpinan Mahkamah Agung Ri. Sebanyak 27 (dua Puluh ...
    • Kegiatan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi Tahun 2022

      pada Hari Senin, 8 Agustus 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Telah Mengadakan Kegiatan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi Tahun 2022. Kegiatan Untuk Tahun Anggaran 2022 Ini Diselenggarakan Di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat.para Penguji Berasal Dari Para Pimpinan Mahkamah Agung Ri. Sebanyak 15 (lima ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content