Humas-Ambon: Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM, Ketua Tim / Wakil Ketua Komisi III DPR RI memimpin rombongannya melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Tahun 2021-2022 ke Pengadilan Tinggi Ambon pada 8 Oktober 2021. Rapat kerja dihadiri oleh 7 anggota Komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Dr. Erwin Mangatas Malau, SH.,M,. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Dr. H. Imron Rosyadi, SH.,MH, Kepala Kanwil Maluku Kemenkumham, Drs. Andi Nurka, SH.,MH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Andry Asani, SH.,MH, Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon, Letkol. Sus. Muh. Arif Zaki Ibrahim, SH, beserta jajarannya.
Komisi III yang berkesempatan melaksanakan Rapat Kerja kunjungan ke Pengadilan Tinggi Ambon, yakni;
- Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM
- Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn
- Heru Widodo, S.Psi
- H. Agung Budi Santoso, SH., M.Kn
- H. Santoso
- Komjen (Purn) Drs. Adang Daradjatun
- I Wayan Sudirta
Kunjungan Kerja ini bertujuan untuk melihat dan mendengar langsung permasalahan yang dihadapi oleh warga pengadilan di wilayah Ambon.
Adapun permasalahan yang dihadapi empat (4) peradilan ini yakni; program/kegiatan tidak dapat berjalan dalam masa wabah pandemi covid-19 hingga menyebabkan penyerapan anggaran masih rendah, permasalahan pembangunan gedung Pengadilan yang kadang mengalami keterlambatan proses fisik yang disebabkan kondisi alam.
Menanggapi hal tersebut Komisi III mengatakan bahwa akan ditindaklanjuti dalam rapat lanjutan di Komisi III DPR RI.
Rapat Kerja ini juga diikuti pula oleh empat (4) Peradilan se-provinsi Maluku secara virtual. Acara berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, berakhir pukul 20.30 WIT dengan penyerahan plakat dan foto bersama. (enk/ss/RS).
Berita Badilum
Keluarga Besar Ditjen Badilum Hadiri Halal Bihalal Bersama Sekretariat Mahkamah Agung Ri
berakhirnya Libur Hari Raya Idul Fitri Menjadi Pertanda Untuk Kembali Beraktivitas Dan Kembali Bekerja. Masih Dalam Momen Dan Semangat Lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Kegiatan Halal Bihalal Di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Selasa, 16 April 2024. Pada Kesempatan Tersebut, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Sugiyanto, S.h., M.h., Turut Hadir Dan Bermaaf-maafan Dengan Seluruh Jajaran Sekretariat Mahkamah Agung ...Selamat Idul Fitri 1445 H
تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَقَبَّلْ ياَ كَرِيْمُ وَجَعَلَنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْعَاءِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ وَالْمَقْبُوْلِيْنَ كُلُّ عاَمٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkanselamat Hari Idul Fitri 1445 H mari Sambut Hari Yang Fitri, Kembali Ke Fitrah Yang Suci ...Tinjau Kinerja, Dirjen Badilum Kunjungi Pengadilan Negeri Yogyakarta
dalam Semangat Menjaga Integritas Sekaligus Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Bagi Para Pencari Keadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Melakukan Kunjungan Kerja Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Rabu, 3 April 2024. Kedatangan Beliau Disambut Langsung Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.h., M.h. Beserta Jajaran Pejabat Dan Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta, Termasuk ...
Pengumuman Badilum
Pengisian Survei Mandiri Dan Penilaian Evaluasi Zona Integritas
...Undangan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2024
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2024
...Penerapan Register Elektronik Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri
...Penambahan Kategori Penilaian Kinerja Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan