Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

Kupang, Humas 26 Oktober 2020 Bertempat diaula Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Propinsi NTT dengan dihadiri oleh jajaran Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) lingkungan Peradilan diKupang, Menerima rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry. Acara ini juga dihadiri oleh anggota lainnya Muhammad Rahul, Dr.Beny K harman, SH, KOMJEN (PURN) Drs.H. Adang Daradjatun, I Wayan Sudirta, N M Dipo Nusantara PUA UPA ,SH.,M.Kn, Ary Egahni Ben Bahat,SH, Dr Hinca IP Panjaitan XIII,SH,MH,ACCS.

Dalam Rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun 2020-2021, Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan diwilayah Provinsi Kupang secara virtual.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry dengan maksud dan tujuan rombongan komisi III DPR RI mempunyai tugas fungsi terkait anggaran dan Pengawasan Terhadap para mitra kerja Komisi III DPR RI . Paparan diawali permulaan dari Ketua Pengadilan TInggi Kupang, Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, lalu Pengadilan MIliter III-15 Kupang, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Rapat kerja yang dilaksanakan di masa pandemi ini berjalan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ruang rapat, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing), serta melakukan rapid tes.

Kemudian diakhiri dengan pertukaran plakat dan foto bersama . (humas)







  • Berita Badilum

    • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Finalisasi Kurikulum & Modul Pelatihan Administrasi Mahkamah Agung Ri

      pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Ri Mengadakan Rapat Finalisasi Kurikulum Dan Modul Pelatihan Manajemen Administrasi. Rapat Dipimpin Kepala Pusdiklat Manajemen Dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, darmoko Yuti Witanto , S.h.,dan Diikuti Para Hakim Yustisial, Panitera Dan Sekretaris Dari 4 Wilayah Pengadilan Di Mahkamah Agung. dalam Rapat Finalisasi Yang Dilaksanakan Tanggal ...
    • Keluarga Besar Ditjen Badilum Hadiri Halal Bihalal Bersama Sekretariat Mahkamah Agung Ri

      berakhirnya Libur Hari Raya Idul Fitri Menjadi Pertanda Untuk Kembali Beraktivitas Dan Kembali Bekerja. Masih Dalam Momen Dan Semangat Lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Kegiatan Halal Bihalal Di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Selasa, 16 April 2024. Pada Kesempatan Tersebut, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Sugiyanto, S.h., M.h., Turut Hadir Dan Bermaaf-maafan Dengan Seluruh Jajaran Sekretariat Mahkamah Agung ...
    • Selamat Idul Fitri 1445 H

      تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَقَبَّلْ ياَ كَرِيْمُ وَجَعَلَنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْعَاءِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ وَالْمَقْبُوْلِيْنَ كُلُّ عاَمٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkanselamat Hari Idul Fitri 1445 H mari Sambut Hari Yang Fitri, Kembali Ke Fitrah Yang Suci ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content