Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

KETUA MAHKAMAH AGUNG: KEPERCAYAAN PUBLIK TIDAK BISA DIRAIH TANPA KEKOMPAKAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG: KEPERCAYAAN PUBLIK TIDAK BISA DIRAIH TANPA KEKOMPAKAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG: KEPERCAYAAN PUBLIK TIDAK BISA DIRAIH TANPA KEKOMPAKAN

Surabaya-Humas:  Membangun kepercayaan publik ibarat menyalakan api di atas tungku yang basah, sulit menyala, namun mudah untuk padam. Oleh karena itu, perlu kerja keras untuk membangunnya dan kekompakan untuk menjaganya.

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial pada 17 Desember 2021 di hotel Shangrila, Surabaya.

Acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung bIdang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, para Hakim Ad-hoc, para Pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung, dan para ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia. Acara ini diikuti pula oleh ratusan warga peradilan dari seluruh Indonesia secara virtual.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9780

Pada kesempatan tersebut, Guru Besar Universitas Diponegoro menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya :

Pertama, mengenai implementasi hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021. Ia berharap agar para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia dapat memedomani hasil rumusan pleno kamar dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, maupun tugas kesekretariatan.

“Jika para hakim secara konsisten menerapkan setiap rumusan pleno kamar yang telah ditetapkan,  maka upaya untuk mewujudkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dapat dibangun sejak mulai dari pengadilan tingkat pertama, karena kesatuan hukum dan konsistensi putusan sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Perbedaan sikap dan cara pandang dari para hakim terhadap isu hukum yang sama akan menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum,” terang Prof. Syarifuddin.

Poin kedua yaitu mengenai regulasi penanganan tindak pidana perpajakan. Secara substansi, terdapat 4 (empat) hal yang perlu di perhatikan oleh para hakim yang menangani perkara tindak pidana di bidang perpajakan, sebagai berikut:

1. Dalam tindak pidana perpajakan, subjek hukumnya termasuk orang pribadi dan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Bagi subjek hukum korporasi, selain dijatuhkan pidana denda dapat dijatuhkan pidana tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal diajukan praperadilan terhadap penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara praperadilan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan penyidik atau penuntut umum.

3. Ketika korporasi mengalami pailit dan/atau bubar, maka tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pengurusnya dan/atau pihak lain atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana.

4. Dalam tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dijatuhkan pidana percobaan. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa jika terdakwa tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, maka terdakwa dipandang sebagai wajib pajak yang tidak beritikad baik Rumusan pleno kamar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan tentang pembentukan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ia mengatakan bahwa Pada tanggal 7 Desember 2021 yang lalu telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, tiga Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan 13 Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri atas empat Pengadilan Tinggi, lima Pengadilan Tinggi Agama, dan empat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Dengan terbentuknya beberapa pengadilan tingkat banding tersebut, diharapkan bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat para pencari keadilan. (azh/RS)







  • Berita Badilum

    • Peresmian Gedung Bale Agung Dan Aplikasi Bali Agung

      pada Hari Jumat, 27 Mei 2022, Ketua Mahkamah Agung Ri, Yang Mulia prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S. H., M. H. Melakukan Pemotongan Pita Dalam Rangkaian Kegiatan Peresmian Gedung Bale Agung Dan Aplikasi Bali Agung Oleh Pengadilan Tinggi Denpasar. Pada Kegiatan Ini, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Ri Didampingi Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, h. Moch. Hatta, S. H., M. ...
    • Kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Tinggi Manado

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Kembali Mengadakan Kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Pengadilan. Kali Ini, Bimbingan Dilaksanakan Di Kota Manado, Sulawesi Utara Bertempat Di Hotel Four Points By Sheraton, Manado Pada Hari Senin-rabu, 23-25 Mei 2022. Kegiatan Ini Diikuti Oleh Para Panitera Pengganti Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Manado Dan Pengadilan Negeri Di Bawahnya, Kepolisian Resort ...
    • Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Secara Daring

      pada Tanggal 24 Mei 2022 Telah Dilaksanakan Pembinaan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Bertempat Di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Memberikan Pengarahan Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Untuk Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pengadilan-pengadilan Negeri Di Bawahnya. Dengan Didampingi Oleh Para Pejabat Eselon Ii Dan Dihadiri Para Ketua Dan Wakil ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content