Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M Syarifuddin SH., MH, melantik empat belas (14) Ketua Pengadilan Tinggi dan satu (1) Ketua Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara (TUN), pada Rabu, 22 September 2021 pukul 10.00 WIB, di ruang Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Pelantikan ini berdasarkan dua Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pertama yaitu Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 180/KMA/SK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Promosidan Mutasi Ketua, Wakil Ketuadan HakimTinggi di Lingkungan Peradilan Umum, dan kedua, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 181/KMA/SK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam sambutannya, Prof Syarifuddin berharap kepada para pejabat yang dilantik agar dapat hadir sebagai seorang pemimpin yang amanah dan penuh tanggung jawab, baik kepada publik, negara maupun kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
“Saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa, jabatan dan predikat yang kita sandang di muka bumi ini, tidak akan mengubah tujuan diciptakannya kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu hanya untuk mengabdi kepada-Nya. Oleh karenanya, niatkan segala tugas dan pekerjaan dengan ikhlas sebagai ibadah, dan jadikan pelaksanaan tanggung jawab itu sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegas mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial tersebut.
Dia menambahkan bahwa tanggung jawab dan jabatan memang menjanjikan kemuliaan dan peningkatan kualitas hidup, namun sejatinya keikhlasan dan kesungguhan dalam memikul jabatan itulah yang akan menjadi sebab musabab naiknya derajat dan lahirnya pengakuan dan penghormatan kepada kita para pengemban amanah.
“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun kita semua dalam melaksanakan tugas, amanah, dan tanggung jawab,” harap Prof Syarifuddin saat menutup sambutannya.
Berikut adalah 14 nama Ketua Pengadilan Tinggi yang dilantik:
1 Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
2 Muefri, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu
3 Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
4 Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
5 Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
6 H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten
7 H. Mohammad Hatta, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
8 Setyawan Hartono, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
9 Asli Ginting, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
10 Dr. Mohamad Djoko, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
11 Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
12 Dr. H. Soedarmaji, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
13 Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
14 Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Adapun nama Ketua Pengadilan Tinggi TUN yang dilantik yaitu Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Peradilan Umum, Kepala Badan Peradilan Militer dan TUN, Kepala Badan Pengawasan, Ketua Umum Dharmayukti Karini, dan Ketua Dharmayukti Mahkamah Agung. (azh/RS)
Berita Badilum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Finalisasi Kurikulum & Modul Pelatihan Administrasi Mahkamah Agung Ri
pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Ri Mengadakan Rapat Finalisasi Kurikulum Dan Modul Pelatihan Manajemen Administrasi. Rapat Dipimpin Kepala Pusdiklat Manajemen Dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, darmoko Yuti Witanto , S.h.,dan Diikuti Para Hakim Yustisial, Panitera Dan Sekretaris Dari 4 Wilayah Pengadilan Di Mahkamah Agung. dalam Rapat Finalisasi Yang Dilaksanakan Tanggal ...Keluarga Besar Ditjen Badilum Hadiri Halal Bihalal Bersama Sekretariat Mahkamah Agung Ri
berakhirnya Libur Hari Raya Idul Fitri Menjadi Pertanda Untuk Kembali Beraktivitas Dan Kembali Bekerja. Masih Dalam Momen Dan Semangat Lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Kegiatan Halal Bihalal Di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Selasa, 16 April 2024. Pada Kesempatan Tersebut, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Sugiyanto, S.h., M.h., Turut Hadir Dan Bermaaf-maafan Dengan Seluruh Jajaran Sekretariat Mahkamah Agung ...Selamat Idul Fitri 1445 H
تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَقَبَّلْ ياَ كَرِيْمُ وَجَعَلَنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْعَاءِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ وَالْمَقْبُوْلِيْنَ كُلُّ عاَمٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkanselamat Hari Idul Fitri 1445 H mari Sambut Hari Yang Fitri, Kembali Ke Fitrah Yang Suci ...
Pengumuman Badilum
Pengunggahan Kembali Putusan Pengadilan Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung (tahap Ke 2)
...Penilaian Role Model Sekretaris Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024
...Surat Undangan Menghadiri Seminar Memperingati Hari Perempuan Internasional
...Pemanggilan Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia Tahun 2024
...Pemantauan Pembaruan Aplikasi Sipp Tingkat Pertama Versi 5.5.0
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan