Jakarta-Humas: Senin, 27 Desember 2021, Kamar Agama Mahkamah Agung melangsungkan kegiatan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembinaan ini diikuti oleh para Panitera Pengganti (PP)/Asisten/Hakim Yustisial, Staf Khusus Kamar Agama, dan para operator. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Ketua Kamar Agama, Hakim Agung Kamar Agama, Panitera Muda Perkara Agama, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, dan Panitera Muda Kamar Agama.
Kegiatan pembinaan yang berlangsung secara tatap muka ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di ruang rapat Tower Lantai 2 Gedung Mahkamah Agung.
Ketua Kamar Agama, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., mengungkapkan kegiatan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun 2022. Pada kesempatan tersebut Amran menyampaikan materi tentang pentingnya mekanisme quality control guna meminimalisir kesalahan dalam merumuskan putusan.
“Di samping itu, struktur perumusan putusan juga harus secara konsisten mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung,” tegasnya.
Beberapa Hakim Agung Kamar Agama, Dr. Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H., YM Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., YM Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., YM Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H., dan YM Drs. H. Busra, S.H., M.H secara bergantian juga menyampaikan materi pembinaan mereka. Selaras dengan pembinaan Ketua Kamar Agama, para Hakim Agung menekankan pentingnya ketelitian para operator dan para PP dalam menyusun draf putusan.
“Di samping itu, mengupayakan percepatan penyelesaian perkara maksimal dalam waktu 250 hari, sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014,” tegas mereka.
Setelah paparan materi dari Ketua Kamar Agama dan Para Hakim Agung Kamar Agama, Panitera Muda Perkara Agama, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, dan Panitera Muda Kamar Agama juga menyampaikan materi pembinaan kepada seluruh peserta. (FH/RI/azh/RS)
Berita Badilum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Finalisasi Kurikulum & Modul Pelatihan Administrasi Mahkamah Agung Ri
pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Ri Mengadakan Rapat Finalisasi Kurikulum Dan Modul Pelatihan Manajemen Administrasi. Rapat Dipimpin Kepala Pusdiklat Manajemen Dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, darmoko Yuti Witanto , S.h.,dan Diikuti Para Hakim Yustisial, Panitera Dan Sekretaris Dari 4 Wilayah Pengadilan Di Mahkamah Agung. dalam Rapat Finalisasi Yang Dilaksanakan Tanggal ...Keluarga Besar Ditjen Badilum Hadiri Halal Bihalal Bersama Sekretariat Mahkamah Agung Ri
berakhirnya Libur Hari Raya Idul Fitri Menjadi Pertanda Untuk Kembali Beraktivitas Dan Kembali Bekerja. Masih Dalam Momen Dan Semangat Lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Kegiatan Halal Bihalal Di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Selasa, 16 April 2024. Pada Kesempatan Tersebut, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Sugiyanto, S.h., M.h., Turut Hadir Dan Bermaaf-maafan Dengan Seluruh Jajaran Sekretariat Mahkamah Agung ...Selamat Idul Fitri 1445 H
تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَقَبَّلْ ياَ كَرِيْمُ وَجَعَلَنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْعَاءِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ وَالْمَقْبُوْلِيْنَ كُلُّ عاَمٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkanselamat Hari Idul Fitri 1445 H mari Sambut Hari Yang Fitri, Kembali Ke Fitrah Yang Suci ...
Pengumuman Badilum
Pemantauan Pembaruan Aplikasi Sipp Tingkat Pertama Versi 5.5.0
...Pengisian Survei Mandiri Dan Penilaian Evaluasi Zona Integritas
...Undangan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2024
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2024
...Penerapan Register Elektronik Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan