Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

Plt. SEKRETARIS MA MEMBUKA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA PAGU ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA TAHUN ANGGARAN 2024

Plt. SEKRETARIS MA MEMBUKA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA PAGU ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA TAHUN ANGGARAN 2024

Plt. SEKRETARIS MA MEMBUKA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA PAGU ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA TAHUN ANGGARAN 2024

Surabaya –  Humas: Mahkamah Agung melalui Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi (BUA), menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2024 pada Rabu, 30 Agustus 2023 di Vasa Hotel Surabaya.

Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran ini merupakan tindak lanjut dari keluarnya Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran  Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA.2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/11795

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H saat membuka acara tersebut secara daring menyampaikan, perlu kita ketahui bahwa atas pelaksanaan anggaran tahun 2022 Mahkamah Agung mendapat peringkat ke 5 katagori pagu besar dari Kementerian Keuangan, mudah-mudahan pelaksanaan anggaran tahun ini bisa mencapai peringkat pertama sebagaimana arahan pimpinan.

Dirinya mendorong agar Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan penilaian untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggara belanja Kementerian Negara/Lembaga tetap menjaga kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Ketiga aspek ini merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dan alokasi yang ditetapkan dalam DIPA, ujarnya.

Sugiyanto berharap pelaksanaan anggaran tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, baik dalam hal tata kelola serta kualitas pelaksanaan anggaran maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga  dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dapat terwujud.
https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/11796

Pada kesempatan yang sama Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi H. Sahwan, S.H., M.H selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini adalah;

– Melakukan kajian dan analisa atas alokasi pagu anggaran yang telah di input ke Aplikasi Sakti dengan mengoptimalkan alokasi yang sudah tersedia;

– Melakukan koreksi ulang akun-akun yang menjadi kebutuhan pokok pada belanja pegawai dan belanja barang operasional;

– Memastikan jumlah tenaga teknis khususnya hakim untuk pengalokasian belanja sewa rumah dinas

– Melakukan sinkronisasi dan rasionalitas antar satker untuk alokasi belanja perjalanan dinas sesuai radius dari satker tingkat pertama ke satker  tingkat banding dalam satu wilayah Tingkat Banding.

Rapat Koordinasi ini diikuti, warga peradilan pada Satker pusat dan daerah dalam jabatan eselon III, IV, fungsional serta staf pelaksana.

Kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari dimulai 30 Agustus s.d 1 September 2023  dihadiri Plt. Kepala Biro Keuangan, Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. dan  Plt. Kepala Biro Umum, Supandi, S.H., M.H. (enk/PN/photo: ims)







  • Berita Badilum

    • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Melantik Pejabat Fungsional Analis Sdm Aparatur

       ditjen Badilum Kembali Mendapatkan Kesempatan Untuk Menambah Jajaran Pejabat Fungsional Untuk Mendukung Kinerjnya. Kali Ini, Pejabat Fungsional Atas Nama danang Agus Setiawan, S.kom., M.h. Dilantik Sebagai analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pada Subdirektorat Mutasi Hakim. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Abatan Dilaksanakan Di Ruang Command Center Ditjen Badilum Pada senin, 14 April 2025, Di Hadapan Para Pimpinan Ditjen Badilum. direktur Jenderal ...
    • Ditjen Badilum Menyapa Pengadilan Tinggi Kupang Dan Pengadilan Negeri Di Nusa Tenggara Timur Secara Online

      ditjen Badilum Senantiasa Berupaya Menjalin Hubungan Baik Dengan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Di Daerah. Karena Itu, Secara Rutin Digelar Kegiatan "sapa Pengadilan" Di Mana Para Pimpinan Ditjen Badilum Menyapa Secara Daring pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Kali Ini, kegiatan "sapa Pengadilan" Bersama Dengan pengadilan Tinggi Kupang Dan Satuan Kerja Di Nusa Tenggara Timur Digelar Pada Senin, 14 April 2025. sekretaris Ditjen ...
    • Ditjen Badilum Sosialisasikan Aplikasi Lentera Dan Ptsp+ Ke Pegawai Dan Satuan Kerja

      sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum., Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, zahlisa Vitalita, S.h., M.h. Memimpin Rapat Koordinasi Teknologi Informasi (ti) Di Lingkungan Ditjen Badilum, Sekaligus Memimpin Sosialisasi aplikasi Layanan Terpadu Elektronik (lentera) Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (ptsp +). kegiatan Ini Berlangsung Di Command Center Ditjen Badilum, Pada jumat, 11 April 2025. aplikasi-aplikasi Ini Memungkinkan ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content