Pada hari Rabu, 05 Juli 2023, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Pengadilan Negeri Palu telah melaksanakan Sosialisasi Aplikasi e-Court dengan mengundang para Advokat dari organisasi PERADI yang baru dilantik. Sosialisasi
Ecourt dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang dibuka oleh Bapak Sigit Sutriono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Bapak Charil Anwar, S.H., M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu kelas 1A yang memberikan Beberapa materi Sosialisasi yang disampaikan meliputi tata cara pembuatan akun E Court oleh advokat, pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran perkara secara elektronik, pembuatan biaya perkara secara elektronik, dan persidangan secara elektronik.
Para Advokat/Pengacara mengikuti sosialisasi dengan sangat antusias dan mengutarakan beberapa pertanyaan pada sesi tanya jawab. Dalam materi tersebut disampaikan pula kepada para Advokat bahwa untuk dapat menggunakan E-Court diwajibkan memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu: harus mempunyai KTP, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah yang sah dan legal yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi dimana para Advokat/Pengacara tersebut disumpah.
Para Advokat/Pengacara sebagai pengguna aplikasi e-Court terlebih dahulu harus melakukan registrasi pada laman https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan melengkapi data serta mengunggah dokumen yang dibutuhkan dan menunggu data yang nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Pengadilan Tingkat Banding. Setelah data pengguna terverifikasi maka pengguna bisa melakukan Pendaftaran Gugatan secara online melalui Aplikasi e-Court.
Berita Badilum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyambut Kunjungan Para Pimpinan Pt. Pos Indonesia Membahas Pengiriman Surat Di Pengadilan
direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, h. Bambang Myanto, S.h., M.h. Menyambut Kunjungan Para Pimpinan Pt. Pos Indonesia (persero) Pada Hari jumat, 02 Mei 2025, Membahas Pengiriman Surat Di Pengadilan. pada Kunjungan Terkait Pengiriman Surat Di Pengadilan Ini Hadir Pula Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum., Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.h., M.h. impinan Pt Pos Indonesia ...Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Berkunjung Ke Pengadilan Negeri Klaten
dalam Rangkaian Kegiatan Di Jawa Tengah,direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, h. Bambang Myanto, S.h., M.h. Dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, H. Mochamad Hatta , S.h., M.h, Berkunjung Dan Meninjau Pelayanan Di Pengadilan Negeri Klaten Pada selasa, 29 April 2025. para Pimpinan Disambut Oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten R. Aji Suryo, S.h., M.h., wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Dr. Mohammad Amrullah, ...Diskusi Perisai Edisi Ke-6 Membahas Tentang Judicial Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Kuhp Baru
sebagai Bentuk Pembekalan Kepada Para Hakim Dan Membahas Topik Terkait Peratuan Hukum Terbaru, Ditjen Badilum Secara Rutin Menggelar pertemuan Rutin Dan Sarasehan Interaktif Atau perisai Secara Online. Diskusi Online Ditjen Badilum Pada rabu, 30 April 2025 Menghadirkan Akademisi Universitas Diponegoro Dan Universitas Brawijaya, Mengangkat Tema Tentang judicial Pardon Atau pemaafan Hakim. perisai Ke-6 Ini Bertema “pemaafan Hakim Dalam Era Baru Hukum ...
Pengumuman Badilum
Kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Tindak Pidana Siber Tahun 2025
...Pemanggilan Peserta Profile Assesment Calon Pimpinan Klas I A Khusus Dan I A Dan Klas I B Mei T.a. 2025
...Pendampingan Penilaian Cctv Ptsp Pengadilan Negeri
...Undangan Pertemuan Rutin Dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (perisai Badilum) Episode Ke - 6
...Perubahan Jadwal Sosialisasi Lembar Asesmen Aplikasi Ampuh Dan Penilaian Cctv Ptsp Pengadilan Negeri
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan