PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH YANG MULIA KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH PADA PENGADILAN NEGERI LUWUK
Luwuk, 2 Maret 2023. Ketua Pengadilan Tinggi sulawesi Tengah Bapak Muefri, S.H., M.H. melakukan kunjungan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Luwuk, turut serta dalam rombongan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Bapak Sigit Sutriono, S.H., M.Hum., dan Bapak Gede Ariawan, S.H., M.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Bapak Nanang Surtiahadi, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Bapak Tantawy Jauhari M, S.H., Kabag Umum dan KU Ibu Andi Fatmawati, S.Sos, S.H., Kasubbag Renprog Bapak Mochammad Rafid, S.E., dan Pranata Komputer Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Bapak Andy Yuliansyah, A.md. Kegiatan ini berlangsung pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Maret 2023. Kegiatan diawali dengan pembukaan pada Selasa pagi bertempat di ruang sidang utama dengan memaparkan tujuan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan yang akan dilakukan. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan ini dilakukan dengan memeriksa seluruh dokumen pada masing-masing bagian dan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di kantor Pengadilan Negeri Luwuk. Para pengawas memeriksa dan mewawancarai pegawai/petugas yang berkaitan dengan objek yang diperiksa.Kegiatan ditutup pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 dengan pemaparan hasil temuan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan ditutup dengan foto bersama.
Berita Badilum
- tidak dapat menampilkan berita ...
Pengumuman Badilum
- tidak dapat menampilkan berita ...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Lebih Lanjut
Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Direktori Putusan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Lebih Lanjut
