Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

TINGKATKAN PELAYANAN BAGI PENCARI KEADILAN, KETUA MA RESMIKAN 51 GEDUNG PENGADILAN BARU

TINGKATKAN PELAYANAN BAGI PENCARI KEADILAN, KETUA MA RESMIKAN 51 GEDUNG PENGADILAN BARU

TINGKATKAN PELAYANAN BAGI PENCARI KEADILAN, KETUA MA RESMIKAN 51 GEDUNG PENGADILAN BARU

Tanjung Pinang-Humas: Pembangunan gedung pengadilan merupakan upaya terus menerus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan. Untuk itu Saya berharap, semoga kehadiran gedung-gedung baru ini turut membawa spirit baru bagi aparatur peradilan agar lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Saya tidak menginginkan hanya gedungnya saja yang baru, tapi semangat aparaturnya tidak turut diperbaharui.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam peresmian operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding baru dan 38 gedung Pengadilan Tingkat Pertama, pada hari Senin, 5/12/2022, di halaman gedung Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Lebih lanjut, Prof Syarifuddin berharap kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru, agar mempersiapkan diri untuk menata semua keperluan, agar Pengadilan Tingkat Banding yang baru dapat beroperasi dengan baik. Begitu juga kepada Wakil Ketua, Hakim Tingkat Banding yang baru, maupun unsur kepaniteraan dan kesektariatan, yang telah ditetapkan bertugas di Pengadilan Tingkat Banding yang baru, juga agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas masing-masing di tempat tugas yang ditunjuk, tentu di bawah koordinasi Ketua Pengadilan Tingkat banding yang bersangkutan.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H menyatakan komitmen Mahkamah Agung dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan pelayanan peradilan secara berkelanjutan tanpa henti merupakan upaya untuk mengimbangi dinamika permasalahan dan harapan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang tidak pernah surut. Hal ini sejalan dengan ungkapan dari tokoh dunia John F Kennedy: “Life is never easy. There is work to be done and obligations to be met – obligation to truth, to justice, and to liberty”. Hidup tidak pernah mudah. Ada pekerjaan yang harus dilakukan dan kewajiban yang harus dipenuhi – kewajiban terhadap kebenaran, keadilan dan kebebasan.

Sementara itu, Gubenur Kepulauan Riau mengatakan sebagai salah satu wilayah strategis yang ada di Indonesia tentunya Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tantangan yang tidak mudah, terutama untuk tindak kriminalitas seperti perampok, penyelundupan, narkoba dan kejahatan lainnya. Oleh sebab itu, kehadiran Pengadilan Tinggi diKepulauan Riau sangat dibutuhkan sebagai langkah keadilan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus langkah penguatan bagi wilayah perbatasan.

Di akhir sambutan Ketua Mahkamah Agung mengutarakan terkait proses pelimpahan dan penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tingkat Banding yang baru, Saya harap Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, baik di Satker Induk maupun di Satker Baru, serta seluruh aparaturnya, agar berkoordinasi dengan baik, dengan memperhatikan dan memedomani ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 untuk Pengadilan Tinggi Agama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 untuk Pengadilan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2021 untuk Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara.

Berikut adalah daftar pengadilan yang baru diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung:

Lingkungan Pengadilan Tingkat Banding

  1. PT Kepulauan Riau
  2. PTA Kepulauan Riau
  3. PT Kalimantan Utara
  4. PTA Kalimantan Utara
  5. PT Sulawesi Barat
  6. PTA Sulawesi Barat
  7. PT Papua Barat
  8. PTA Papua Barat
  9. PTA Bali
  10. PT TUN Palembang
  11. PT TUN Banjarmasin
  12. PT TUN Manado
  13. PT TUN Mataram

Lingkungan Peradilan Umum

  1. Pengadilan Negeri Cikarang
  2. Pengadilan Negeri Blangpidie
  3. Pengadilan Negeri Suka Makmue
  4. Pengadilan Negeri Sei Rampah
  5. Pengadilan Negeri Pulau Punjung
  6. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
  7. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
  8. Pengadilan Negeri Gedong Tataan
  9. Pengadilan Negeri Pulang Pisau
  10. Pengadilan Negeri Penajam
  11. Pengadilan Negeri Melonguane
  12. Pengadilan Negeri Belopa
  13. Pengadilan Negeri Lasusua
  14. Pengadilan Negeri Namlea
  15. Pengadilan Negeri Mukomuko
  16. Pengadilan Negeri Koba
  17. Pengadilan Negeri Mentok

Lingkungan Peradilan Agama

  1. Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue
  2. Pengadilan Agama Sei Rampah
  3. Pengadilan Agama Pulau Punjung
  4. Pengadilan Agama Prabumulih
  5. Pengadilan Agama Pringsewu
  6. Pengadilan Agama Mesuji
  7. Pengadilan Agama Sukadana
  8. Pengadilan Agama Penajam
  9. Pengadilan Agama Lolak
  10. Pengadilan Agama Ampana
  11. Pengadilan Agama Belopa
  12. Pengadilan Agama Malili
  13. Pengadilan Agama Lasusua
  14. Pengadilan Agama Namlea
  15. Pengadilan Agama Kepahiang
  16. Pengadilan Agama Suwawa

Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang

Renovasi Gedung

  1. Pengadilan Negeri Sungguminasa
  2. Pengadilan Agama Bajawa
  3. PTUN Jakarta
  4. PN Marabahan

Acara peresmian ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, pejabat eselon I MA, Gubenur Kepulauan Riau, Forkopinda Kepulauan Riau, walikota Tanjung Pinang, Bupati Bintan, Pejabat Eselon II MA dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang diresmikan pengoperasiannya, serta seluruh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia yang mengikuti secara virtual. (PN/azh/Photo:Yrz)







  • Berita Badilum

    • Sarasehan Interaktif Ditjen Badilum Hadirkan Dahlan Iskan Dan Ignasius Jonan Sebagai Pemateri

      ditjen Badilum Kembali Adakan Pertemuan Rutin Dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (perisai Badilum). Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Meningkatkan Budaya Berdiskusi Dengan Mengangkat Tema Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Para Tenaga Teknis Peradilan Umum Ini Digelar Di Surabaya Pada Kamis, 21 November 2024 Dan Dihadiri Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Se-indonesia Secara Daring.  direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, hasanudin, S.h., M.h ...
    • Ditjen Badilum Laksanakan Kegiatan Pembinaan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Di Wilayah Provinsi Jawa Timur

      ditjen Badilum Mengadakan Pembinaan Para Pimpinan Pengadilan Negeri Se-wilayah Jawa Timur, Di Kota Surabaya Pada 20 S.d 22 November 2024. Acara Ini Dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Dengan Didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya h. Charis Mardiyanto, S.h., M.h., Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak fredrik Willem Saija, S.h., M.h., Dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis hasanudin, S.h., ...
    • Ditjen Badilum Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemberian Penghargaan Atas Penilaian Ampuh Dan Peningkatan Kinerja

      jelang Penyelenggaraan Kegiatan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Yaitu Pemberian Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa, Ditjen Badilum Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Tersebut Pada Selasa, 19 November 2024. Rapat Tersebut Dipimpin Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Dengan Didampingi Oleh Para Pejabat Eselon Ii Dan Dihadiri Oleh Para Pejabat Eselon Iii Dan Iv Yang Menjadi ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content