Jakarta–Humas: Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 2 Juni 2021 lalu, hari ini (7/6) Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menghadiri RDP dengan Komisi III DPR RI di ruang Rapat Komisi III DPR RI.
RDP yang dimpimpin oleh Dr. Adis Kadir ini melanjutkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementrian/Lembaga (RKP-KL) tahun 2022.
Dalam kesempatan tersebut Dr. Hasbi menyampaikan usulan Pagu Indikatif Mahkamah Agung tahun 2022 adalah 16.680.352.795.000. Namun yang setujui adalah 11.570.133.400.000. Sehingga ada kekurangan sebesar 5.110.219.395.000.
Dr. Hasbi menyampaikan bahwa sesuai arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI berdasarkan hasil Kunjungan Kerja mereka ke pengadilan-pengadilan. Terdapat banyak fasilitas pengadilan yang sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Juga tidak layak untuk menjaga marwah dan martabat hakim dalam memastikan terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Serta minimnya sarana dan prasarana pendukung kinerja. Dr. Hasbi berharap bahwa kekurangan anggaran tahun 2022 sebesar 5.110.219.395.000 agar bisa disetujui. Jumlah ini, menurutnya adalah untuk memenuhi aspirasi pemenuhan anggaran 910 satuan kerja daerah dan 7 satuan kerja eselon 1 pusat tahun 2022.
Penambahan anggaran tersebut, lanjut Dosen Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu dikarenakan adanya kebutuhan mendesak untuk pelayanan masyarakat pencari keadilan.
Lebih lanjut, Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor ini menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia selama ini selalu menggunakan anggaran secara tertib, transparan dan akuntabel, terbukti sejak 2012 berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menanggapi hal tersebut, Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPR RI menyampaikan dukungannya terkait anggaran kepada Mahkamah Agung . “Kita punya pending 36-37 pengadilan yang harus direnov, diperbaiki. Kita juga berkomitmen untuk menyiapkan ruang sidang virtual di pengadilan-pengadilan, masing-masing minimal dua, untuk perdata dan pidana,” kata Arteria. “Belum lagi Penghargaan kepada pengadilan-pengadilan yang berprestasi,” tambahnya.
Selain Arteria, dukungan untuk Mahkamah Agung juga datang dari Santoso, Anggota Komisi III. “Saya sangat mendukung, karena MA sebagai rumpun yudikatif. MA bekerja harus didukung juga dengan anggaran, sehingga outcomenya benar-benar bisa diwujudkan,” katanya.
Selain Sekretaris Mahkamah Agung, RDP juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi Yudisial, Sekretaris Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Turut hadir mendampingi Dr. Hasbi yaitu Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha dan Militer, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung. (azh/RS/photo:DS)
Berita Badilum
Bersama Ustaz Adi Hidayat, Ditjen Badilum Laksanakan Halalbihalal Dengan Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Se-indonesia
menyemarakkan Perayaan Idul Fitri 1445 Hijriyah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Kegiatan Halalbihalal Dan Silaturahmi Ini Pada Hari Selasa, 30 April 2024 Di Ruang Command Center Ditjen Badilum. Kegiatan Ini Dibuka Langsung Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum h. Bambang Myanto, S.h. M.h. Dan Menghadirkan Penceramah Ustaz Dr. (h.c.) Adi Hidayat, Lc., M.a. tausiyah Yang Diberikan Kepada Warga Peradilan Kali Ini ...Tingkatkan Layanan Kalangan Rentan, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Di Makassar
kalangan Rentan Seperti Penyandang Disabilitas Sering Mengalami Kesulitan Dalam Mendapatkan Pelayanan, Termasuk Layanan Keadilan. Oleh Karena Itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Secara Rutin Mengadakan Bimbingan Teknis Untuk Meningkatkan Pemahaman Aparat Hukum Di Pengadilan. untuk Tahun Anggaran 2024 Ini, Bimtek Disabilitas Kembali Diadakan Di Swiss – Bellhotel Makassar, Pada Hari Rabu-jumat, 24-26 April 2024. Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Ini Dibuka ...Dukung Pelayanan Publik Yang Prima, Dirjen Badilum Resmikan Renovasi Ptsp Dan Media Center Pengadilan Negeri Cianjur
pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Merupakan Pelayanan Secara Terintegrasi Dalam Satu Kesatuan Proses, Dimulai Dari Tahap Awal Sampai Dengan Tahap Penyelesaian Produk Pelayanan Pengadilan Melalui Satu Pintu. Ptsp Bertujuan Untuk Mewujudkan Proses Pelayanan Yang Cepat, Mudah, Dan Transparan Sesuai Dengan Standar Yang Telah Ditetapkan Demi Memberikan Pelayanan Yang Prima, Akuntabel, Dan Anti Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Bagi Masyarakat Pencari Keadilan. ...
Pengumuman Badilum
Pengumuman Hasil Uji Kepatutan Dan Kelayakan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia T.a. 2024
...Pemanggilan Peserta Tambahan Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan/fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia
...Undangan Halalbihalal Dan Silaturahmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
...Pengumuman Pengiriman Surat Keputusan Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 27 Maret 2024
bagi Nama - Nama Yang Surat Keputusannya Belum Terlampir Pada Pengumuman Ini Harap Segera Mengunggah E-lhkpn / E-lhkasn Ke Dalam Aplikasi Sikep Paling Lambat 7 (tujuh) Hari Sejak Pengumuman Ini Ditayangkan Dan Dapat Mengkonfirmasi Melalui Narahubung Berikut : 1. Fuad Fachriza, S.h., M.h. (082113999023) 2. Zubair, S.h. (08128311587) ...Pemanggilan Peserta Pengganti Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia Tahun 2024
...