Sekretaris - Syaifudin Karim, S.H.
| Nama | SYAIFUDIN KARIM, S.H. |
| Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) |
| Jabatan | Sekretaris Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - S1 Ilmu Hukum Univ. Muhammadiyah Palu (2002) - SLTA/SEDERAJAT SMEA NEGERI TONDANO (1993) - SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 1 (1990) - SD SDN RK (1987) |
| Riwayat Pekerjaan | - Sekretaris Pengadilan Negeri Luwuk (28 September 2020) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Luwuk (29 Desember 2015) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (01 Agustus 1995) - Staf Instansi Luar (01 Maret 1994) |
| Sertifikasi |
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan - Abdul Muin, S.Kom.
| Nama | ABDUL MUIN, S.Kom. |
| Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - S1 Sekolah Tinggi manajemen Informatika dan Komputer Bina Mulia Palu (2002) - SLTA/SEDERAJAT - SLTP/SEDERAJAT - SD |
| Riwayat Pekerjaan | - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Luwuk (23 Oktober 2023) - Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Parigi (15 Oktober 2021) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Luwuk (28 September 2020) - Pengelola Barang Milik Negara Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Luwuk (11 Juni 2020) - Staf Pengadilan Negeri Luwuk (02 Mei 2011) - CPNS Pengadilan Negeri Luwuk (20 April 2010) |
| Sertifikasi |
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan - Rio Hariyanto, S.E.
| Nama | RIO HARIYANTO, S.E. |
| Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - S-1 Manajemen Universitas Sintuwu Maroso, Poso (2010) - D-III Keuangan dan Perbankan STIE Kerjasama, Jogjakarta(2003) - SLTA/SEDERAJAT SMU NEGERI 1 POSO (1998) - SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 1 POSO (1995) - SD SD NEGERI 1 POSO (1992) |
| Riwayat Pekerjaan | - Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Luwuk (08 Februari 2022) - Penyusun laporan Keuangan Pengadilan Negeri Poso (18 September 2020) - Pengelola Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Poso (11 Juni 2020) - Staf Pengadilan Negeri Poso (02 Oktober 2019) - Fungsional Umum Instansi Luar (01 April 2016) - Fungsional Umum Instansi Luar (01 Maret 2008) |
| Sertifikasi |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & tata Laksana - Ridwan Latempoh, S.Sos.
| Nama | RIDWAN LATEMPOH, S.Sos. |
| Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Luwuk |
| Riwayat Pendidikan | - S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Luwuk (2008) - SLTA/SEDERAJAT SMA COKROAMINOTO (1995) - SLTP/SEDERAJAT SMPN 1 (1992) - SD SD COKROAMINOTO (1989) |
| Riwayat Pekerjaan | - Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Luwuk (20 Juni 2017) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Poso (23 Desember 2015) - Staf Pengadilan Negeri Poso (01 April 2010) - Staf Pengadilan Negeri Poso (01 April 2009) |
| Sertifikasi |
Berita Badilum
Bersama Ustaz Adi Hidayat, Ditjen Badilum Laksanakan Halalbihalal Dengan Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Se-indonesia
menyemarakkan Perayaan Idul Fitri 1445 Hijriyah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Kegiatan Halalbihalal Dan Silaturahmi Ini Pada Hari Selasa, 30 April 2024 Di Ruang Command Center Ditjen Badilum. Kegiatan Ini Dibuka Langsung Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum h. Bambang Myanto, S.h. M.h. Dan Menghadirkan Penceramah Ustaz Dr. (h.c.) Adi Hidayat, Lc., M.a. tausiyah Yang Diberikan Kepada Warga Peradilan Kali Ini ...Tingkatkan Layanan Kalangan Rentan, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Di Makassar
kalangan Rentan Seperti Penyandang Disabilitas Sering Mengalami Kesulitan Dalam Mendapatkan Pelayanan, Termasuk Layanan Keadilan. Oleh Karena Itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Secara Rutin Mengadakan Bimbingan Teknis Untuk Meningkatkan Pemahaman Aparat Hukum Di Pengadilan. untuk Tahun Anggaran 2024 Ini, Bimtek Disabilitas Kembali Diadakan Di Swiss – Bellhotel Makassar, Pada Hari Rabu-jumat, 24-26 April 2024. Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Ini Dibuka ...Dukung Pelayanan Publik Yang Prima, Dirjen Badilum Resmikan Renovasi Ptsp Dan Media Center Pengadilan Negeri Cianjur
pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Merupakan Pelayanan Secara Terintegrasi Dalam Satu Kesatuan Proses, Dimulai Dari Tahap Awal Sampai Dengan Tahap Penyelesaian Produk Pelayanan Pengadilan Melalui Satu Pintu. Ptsp Bertujuan Untuk Mewujudkan Proses Pelayanan Yang Cepat, Mudah, Dan Transparan Sesuai Dengan Standar Yang Telah Ditetapkan Demi Memberikan Pelayanan Yang Prima, Akuntabel, Dan Anti Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Bagi Masyarakat Pencari Keadilan. ...
Pengumuman Badilum
Pemanggilan Peserta Tambahan Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan/fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia
...Undangan Halalbihalal Dan Silaturahmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
...Pengumuman Pengiriman Surat Keputusan Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 27 Maret 2024
bagi Nama - Nama Yang Surat Keputusannya Belum Terlampir Pada Pengumuman Ini Harap Segera Mengunggah E-lhkpn / E-lhkasn Ke Dalam Aplikasi Sikep Paling Lambat 7 (tujuh) Hari Sejak Pengumuman Ini Ditayangkan Dan Dapat Mengkonfirmasi Melalui Narahubung Berikut : 1. Fuad Fachriza, S.h., M.h. (082113999023) 2. Zubair, S.h. (08128311587) ...Pemanggilan Peserta Pengganti Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia Tahun 2024
...Pengunggahan Kembali Putusan Pengadilan Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung (tahap Ke 2)
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan