Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Hatta Ali, SH., MH., membuka secara resmi acara Pameran Kampung Hukum tahun 2018 dengan tema “Membangun Kesadaran Bermedia Social Secara Cerdas dan Bertanggung Jawab” di Gedung Cendrawasih Jakarta Convention Centre Jakarta pada hari Kamis, 1 Maret 2018. Pameran Kampung Hukum merupakan acara rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Biro Hukum dan Humas MA berbarengan dengan Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai peran dan fungsi lembaga yang mengikuti pameran dan sarana mensosialisasikan layanan publik oleh para peserta pameran.
Dalam sambutannya Hatta berharap masyarakat bisa cerdas dalam menggunakan media sosial. ” Etika dalam media sosial bukan hanya untuk melindungi hak pribadi. Tapi untuk menjaga agar aktivitas di ruang publik tidak tercederai oleh aktivitas tidak bertanggung jawab” kata Hatta dalam acara yang juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia dan Delegasi Mahkamah Agung Saudi Arabia itu. “Melalui pameran kampung hukum bisa memberikan kontribusi membanggun masyarakat yang cerdas khusunya dalam penggunaan media sosial” tambah Hatta.
Berita Badilum
Dukung Pelayanan Publik Yang Prima, Dirjen Badilum Resmikan Renovasi Ptsp Dan Media Center Pengadilan Negeri Cianjur
pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Merupakan Pelayanan Secara Terintegrasi Dalam Satu Kesatuan Proses, Dimulai Dari Tahap Awal Sampai Dengan Tahap Penyelesaian Produk Pelayanan Pengadilan Melalui Satu Pintu. Ptsp Bertujuan Untuk Mewujudkan Proses Pelayanan Yang Cepat, Mudah, Dan Transparan Sesuai Dengan Standar Yang Telah Ditetapkan Demi Memberikan Pelayanan Yang Prima, Akuntabel, Dan Anti Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Bagi Masyarakat Pencari Keadilan. ...Dorong Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimtek Bagi Hakim Di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang
demi Mendorong Peningkatan Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kembali Menggelar Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum. Bimbingan Teknis Kali Ini Diselenggarakan Bagi Para Hakim Di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang Dan Dilaksanakan Di Purwokerto Pada Tanggal 23 S.d. 25 April 2024. Kegiatan Dibuka Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, ...Beri Semangat Aparatur Peradilan, Dirjen Badilum Kunjungi Pengadilan Negeri Purwokerto
dorongan Dari Pimpinan Merupakan Salah Satu Motivasi Bagi Aparatur Peradilan Dalam Upaya Untuk Terus Meningkatkan Kinerja Dan Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Para Pencari Keadilan. Untuk Mendukung Hal Tersebut Sekaligus Memantau Kinerja Di Pengadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Melakukan Kunjungan Kerja Ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Didampingi Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.h., ...
Pengumuman Badilum
Pemanggilan Peserta Tambahan Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan/fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia
...Undangan Halalbihalal Dan Silaturahmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
...Pengumuman Pengiriman Surat Keputusan Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 27 Maret 2024
bagi Nama - Nama Yang Surat Keputusannya Belum Terlampir Pada Pengumuman Ini Harap Segera Mengunggah E-lhkpn / E-lhkasn Ke Dalam Aplikasi Sikep Paling Lambat 7 (tujuh) Hari Sejak Pengumuman Ini Ditayangkan Dan Dapat Mengkonfirmasi Melalui Narahubung Berikut : 1. Fuad Fachriza, S.h., M.h. (082113999023) 2. Zubair, S.h. (08128311587) ...Pemanggilan Peserta Pengganti Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia Tahun 2024
...Pengunggahan Kembali Putusan Pengadilan Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung (tahap Ke 2)
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan