Humas-Malang, 13 Desember 2017. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan menyelenggarakan Workshop / Rapat Persiapan Program Pendidikan dan Pelatihan para Calon Hakim Terpadu 4 Lingkungan Peradilan, tanggal 13 s/d 16 Desember 2017 di Batu Malang. Workshop ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian atau revisi terhadap kurikulum Calon Hakim Terpadu yang sudah ada dan segala yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Calon Hakim Terpadu.Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Agus Subroto, SH. MH.
Dalam Workshop menghadirkan beberapa stake holder sebagai narasumber yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan lingkungan badan peradilan masing-masing. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu kali ini merupakan penyelenggaraan yang memiliki tantangan sangat berat. Adapun tantangannya adalah jumlah peserta diklat mencapai sekitar 1600 orang sedangkan kapasitas yang tersedia hanya mampu menampung maksimal 500 peserta sehingga membutuhkan persiapan yang matang.
Jumlah peserta yang sangat besar tersebut perlu pemikiran yang tepat, mengingat proses pendidikan dan pelatihan akan membutuhkan waktu selama 2 (dua) tahun berturut-turut.Demikian pula rencana waktu penyelenggaraan yaitu akan dilaksanakan secara bersamaan atau secara bergelombang / per angkatan. Penyelenggaraan pendidikan bersamaan atau bergelombang / per angkatan tentunya akan membawa konsekuensi atau resiko, baik bagi Penyelenggara maupun pesertanya.
Melalui Workshop tersebut diharapkan memperoleh konsep dan solusi, agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan memenuhi rasio yang proporsional antara jumlah sumberdaya penyelenggara, kuantitas dan kualitas pengajar atau trainer serta jumlah fasilitas / sarana dan prasarana yang tersedia, jumlah Pengadilan Magang, jumlah Hakim Pembimbing praktik / Mentor.Selama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan juga membutuhkan dokter dantenaga medis dan Psikolog dan Pembimbing mental spiritual.
Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan juga membutuhkan komunikasi dan hubungan antar lembaga, baik lembaga perguruan tinggi negeri maupun lembaga penegak hukum yang terkait.Oleh sebab itu keputusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tidak dapat diputuskan oleh Pusdiklat Teknis sendiri melainkan harus melibatkan pimpinan Mahkamah Agung.
Kepala Biro HukumdanHumas MA-RI.
Berita Badilum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Melantik Pejabat Fungsional Analis Sdm Aparatur
ditjen Badilum Kembali Mendapatkan Kesempatan Untuk Menambah Jajaran Pejabat Fungsional Untuk Mendukung Kinerjnya. Kali Ini, Pejabat Fungsional Atas Nama danang Agus Setiawan, S.kom., M.h. Dilantik Sebagai analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pada Subdirektorat Mutasi Hakim. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Abatan Dilaksanakan Di Ruang Command Center Ditjen Badilum Pada senin, 14 April 2025, Di Hadapan Para Pimpinan Ditjen Badilum. direktur Jenderal ...Ditjen Badilum Menyapa Pengadilan Tinggi Kupang Dan Pengadilan Negeri Di Nusa Tenggara Timur Secara Online
ditjen Badilum Senantiasa Berupaya Menjalin Hubungan Baik Dengan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Di Daerah. Karena Itu, Secara Rutin Digelar Kegiatan "sapa Pengadilan" Di Mana Para Pimpinan Ditjen Badilum Menyapa Secara Daring pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Kali Ini, kegiatan "sapa Pengadilan" Bersama Dengan pengadilan Tinggi Kupang Dan Satuan Kerja Di Nusa Tenggara Timur Digelar Pada Senin, 14 April 2025. sekretaris Ditjen ...Ditjen Badilum Sosialisasikan Aplikasi Lentera Dan Ptsp+ Ke Pegawai Dan Satuan Kerja
sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum., Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, zahlisa Vitalita, S.h., M.h. Memimpin Rapat Koordinasi Teknologi Informasi (ti) Di Lingkungan Ditjen Badilum, Sekaligus Memimpin Sosialisasi aplikasi Layanan Terpadu Elektronik (lentera) Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (ptsp +). kegiatan Ini Berlangsung Di Command Center Ditjen Badilum, Pada jumat, 11 April 2025. aplikasi-aplikasi Ini Memungkinkan ...
Pengumuman Badilum
Imbauan Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Di Lingkungan Peradilan Umum
...Tindak Lanjut Pengusulan Peserla Role Model Sekretaris Tahun 2025
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2025
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 947/dju/sk.dl1.10/iv/2025 Tanggal 10 April 2025 Tentang Penunjukan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2025, kami Mengundang Bapak/ibu Untuk Mengikuti Kegiatan Tersebut Sebagaimana Dokumen Terlampir. berikut Link Konfirmasi Kehadiran Peserta : https://bit.ly/konfirmasi_peserta_bimtek_disabilitas_2025maksimal Konfirmasi Kamis, 17 April 2025 - 15.00 Wib ...Pemanggilan Peserta Pengganti Profile Assesment Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Dan I A Dan Klas I B T.a. 2025
...Pemanggilan Peserta Profile Assesment Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Dan I A Dan Klas I B T.a. 2025
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan