Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

Rapat Tinjauan Management (RTM) Assesmen Internal Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Rapat Tinjauan Management (RTM) Assesmen Internal Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RTM 1

RTM 2

RTM 3

Palu, 23 Agustus 2021. Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah diadakan acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah YM. Dr. mochamad Djoko, SH., M.Hum selaku Top Manager, memimpin Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) didampingi oleh YM. Dr Herdi Agusten, SH., M.Hum Selaku QMR. Rapat dihadiri oleh para Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Honorer Pengadilan Tinggi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

RTM merupakan proses evaluasi terhadap Laporan Hasil Asesmen dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Asesmenti dengan melihat eviden/data dukung atas upaya tindak lanjut baik berupa dokumen maupun bukti-bukti pendukungnya.







  • Berita Badilum

  • tidak dapat menampilkan berita ...
  • Pengumuman Badilum

  • tidak dapat menampilkan berita ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content