slot gacor scatter hitam gacor88 888slot crazy time https://event.itats.ac.id/ gacor88 http://36.91.222.100:8000/ crazy time gacor88 slot gacor slot gacor gacor88 slot gacor slot gacor slot gacor slot thailand slot thailand https://excelpresentations.com/ https://www.swanghobby.com/ https://mylemonad.com/ https://oraosa.com/ https://oreseg.com/ https://northglennplumbingco.com/ pompa77 http://103.105.130.70/ https://pompa77.maestroroaster.com/ https://pompa77a.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor pg slot slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor bom29toto slot gacor slot gacor bom29toto link pompa77 POMPA77 POMPA77 POMPA77 POMPA77 POMPA77 slot gacor hw168 walid77

Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

Rapat Koordinasi Online Efektifitas Penegakkan Hukum Tppu Dengan Memperhatikan Penilaian Resiko (Risk Based Approach) Secara Daring

Rapat Koordinasi Online Efektifitas Penegakkan Hukum Tppu Dengan Memperhatikan Penilaian Resiko (Risk Based Approach) Secara Daring

rakor online Large

Palu, 12 Maret 2025 | Bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Hakim Tinggi Bpk. Toto Ridarto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Bpk. Khadwanto, S.H., Hakim Adhoc Tipikor Bapak Muhtar, S.H., M.H. dan Hakim Adhoc Tipikor Bapak Endro Nurwantoko, S.H., M.H. menghadiri Rapat Koordinasi Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Memperhatikan Penilaian Resiko (Risk Based Approach) secara online melalui zoom meeting.






  • Berita Badilum

    • Sebanyak 65 Peserta Ikuti Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas Ib

      para Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas 1b Menjalani Proses Seleksi Dalam Uji Kelayakan Dan Kepatutan Selama Tiga Hari Pada senin-rabu, 26-28 Mei 2025. sebanyak 65 Peserta Mengikuti Wawancara Secara Tatap Muka, Dalam Rangkaian Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Klas Ib Oleh Ditjen Badilum.  direktur Jenderal Badan Peradilan Umum h. Bambang Myanto, S.h., M.h. Didampingi Direktur Pembinaan ...
    • Perkuat Kompetensi Dan Integritas, Pimpinan Mahkamah Agung Berikan Pembinaan Bagi Hakim Se-jakarta

      demi Memperkuat Kompetensi Dan Integritas Para Hakim, Khususnya Di Jakarta Yang Memiliki Volume Perkara Yang Cukup Tinggi, Para Pimpinan Mahkamah Agung Ri Dipimpin Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri, ym. Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h. Memberikan Pembinaan Administrasi Dan Teknis Yudisial Bagi Para Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum Se-daerah Khusus Jakarta Pada jumat, 23 Mei 2025. Bertempat Di Lantai 2 ...
    • Ditjen Badilum Ikuti Sosialisasi Aplikasi Coretax Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih

      dalam Rangka Tertib Pembayaran Pajak, Pada rabu, 21 Mei 2025, Ditjen Badilum Melakukan sosialisasi Aplikasi Coretax, Menghadirkan Narasumber Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih.  penerapan Aplikasi Coretax Oleh Kementerian Keuangan Pada Tahun Anggaran 2025 Merubah Signifikan Proses Pembayaran Pajak, Sehingga Dirjen Badilum Melakukan Sosialisasi Aplikasi Ini Kepada Para Pengelola Keuangan.  hadir Sebagai Narasumber Dalam Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Coretax Ini alicia ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content