Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Ikrar Bersama oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk
Luwuk, 11/1/2019: Pada Jumat, 11 Januari 2019 bertempat di ruang sidang utama kantor Pengadilan Negeri Luwuk, seluruh Aparatur pada Pengadilan Negeri Luwuk mulai dari Ketua,Para Hakim,Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural dan fungsional, para pegawai dan seluruh tenaga honorer mengikuti kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja 2019 dan Ikrar Bersama Makulumat KMA No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017. Pada kegiatan tersbut Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Bapak. Ahmad Shuhel Nadjir,S.H.,M.H. menyampaikan arahan terkait dengan implementasi Makulmat KMA No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017, beliau menegaskan bahwa seluruh aparatur Pengadilan Negeri Luwuk harus senantiasa memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dengan mengacu pada seluruh peraturan yang berlaku, menghindarkan diri dari segala bentuk penyimpangan dan perbuatan tercela, serta terus meningkatkan pelayanan prima kepada Masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan keadilan.
Amanat oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Bapak. Ahmad Shuhel Nadjir,S.H.,M.H.
Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Ikrar Bersama oleh Para Hakim Pengadilan Negeri Luwuk
Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Ikrar Bersama Oleh Panitera dan Para Panitera Muda PN Luwuk
Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja 2019 dan Ikrar Bersama oleh Ibu Sekretaris PN Luwuk
Foto Bersama Keluarga Besar Pengadilan Negeri Luwuk
Penandatanganan MOU POSBAKUM Pengadilan Negeri Luwuk Tahun 2019 oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk bersama advokat yang ditunjuk sdr. Andi Taufik,S.H.
Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja 2019 dan Ikrar Bersama ini dirangkaikan pula dengan penandatanganan MOU dengan Advokat yang ditunjuk untuk pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk di tahun 2019. (Sumber: PNLuwuk/foto David)
Berita Badilum
Dialog Yudisial Ditjen Badilum Dengan Fcfcoa Australia Tingkatkan Pemahaman Aparat Peradilan Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak
ditjen Badilum Kembali Mengadkaan Kerja Sama Dengan Instansi Luar Negeri. Kali Ini, Ditjen Dilum Dan Pengadilan Sirkuit Federal Dan Pengadilan Keluarga Australia (federal Circuit And Family Court Of Australia, Fcfcoa) Mengadakan Dialog Tentang perlindungan Hak Perempuan Dan Anak. Kegiatan Ini Diadakan Di Command Center Ditjen Badilum Pada jumat, 21 Februari 2025 Dan Dihadiri Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia.. ditjen ...Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyambut Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Ke Kantor Ditjen Badilum
direktur Jenderal Badan Peradilan Umum h. Bambang Myanto, S.h., M.h. Menyambut Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Dan Mengenalkan Kantor Ditjen Badilum Pada Hari kamis, 20 Februari 2025. sebanyak 34 Ketua Pengadilan Tinggi Dan 382 Ketua Pengadlan Negeri Hadir Di Ditjen Badilum. Kunjungan Ini Dalam Rangkaian Kegiatan Para Pimpinan Peradilan Di Mahkamah Agung Ri. pada Kesempatan Ini direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ...Presiden Prabowo Subianto Hadir Langsung Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri
sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Selama Tahun 2024, Mahkamah Agung Ri Menyampaikan Laporan Tahunan, Dipimpin Ketua Mahkamah Agung Ri, y.m. Prof. Dr. Sunarto, S.h., M.h. presiden Republik Indonesia, jend. (purn.) Prabowo Subianto, Hadir Dan Memberikan Pidato Sambutan Pada Kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri Yang Digelar Di Gedung Mahkamah Agung Ri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat. hakim Agung, Ketua ...
Pengumuman Badilum
Pemberian Izin Register Elektronik Tahap Ii
...Undangan Sosialisasi Sakip Oleh Ditjen Badilum Tanggal 24 Februari 2025
...Undangan Dialog Yudisial Fcfcoa Dan Badilum 2025
...Pengumuman Hasil Uji Kepatutan Dan Kelayakan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii T.a. 2025
...Pengiriman Laporan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan