Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh KPN Luwuk
Luwuk, 5/3/2019; Pengadilan Negeri Luwuk berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan institusi pendidikan dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Luwuk dan Universitas Tompotika Luwuk agar mampu bersinergi dalam menjaga dan mengukur integritas dan moralitas aparatur Pengadilan dalam rangka membangun Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Luwuk. Komitmen dan kerja sama tersebut tertuang dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Ahmad Shuhel Nadjir,SH,MH, Rektor Universitas Muhammadiyah, Farid Haluti, dan Rektor Universitas Tompotika Luwuk, Musdar M.Amin pada Selasa, 5 April 2019.
Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Bpk. Ahmad Shuhel Nadjir,SH,MH
Koordinasi dan kerja sama tersebut diwujudkan dalam kegiatan pelaksanaan Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Luwuk. Dimana Pengadilan Negeri Luwuk meminta kepada pihak perguruan tinggi untuk dapat melakukan survey tersebut agar dapat dihasilkan penilaian yang lebih objektif. Pada kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Ahmad Shuhel Nadjir,SH,MH memberikan sambutannya dan menyampaikan bahwa ” Pengadilan Negeri Luwuk tidak akan menjadi baik jika tidak diawasi, diamati dan saling bersinergi guna membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani”.
Pihak perguruan tinggi dalam hal ini rektor Universitas Muhammadiyah dan Universitas Tompotika Luwuk sangat mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri Luwuk dalam memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada institusi pendidikan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Luwuk secara menyeluruh, dan mendukung penuh komitmen dan tekad Pengadilan Negeri Luwuk dalam upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Seluruh Aparatur pada Pengadilan Negeri Luwuk, para tamu undangan baik dari Univeritas Muhammadiyah Luwuk, Universitas Tompotika Luwuk dan wartawan yang meliput turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut. Acara diakhiri dengan santap siang bersama. (Sumber :PN Luwuk)
Penandatangann Nota Kesepahaman oleh Rektor UNTIKA Luwuk dan Rektor UNISMUH Luwuk
Pemberian cendramata oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk Farid Haluti,S.Ag,M.Pd kepada KPN Luwuk
Foto bersama Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Para Hakim dan Para Tamu Undangan
Berita Badilum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyambut Kunjungan Para Pimpinan Pt. Pos Indonesia Membahas Pengiriman Surat Di Pengadilan
direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, h. Bambang Myanto, S.h., M.h. Menyambut Kunjungan Para Pimpinan Pt. Pos Indonesia (persero) Pada Hari jumat, 02 Mei 2025, Membahas Pengiriman Surat Di Pengadilan. pada Kunjungan Terkait Pengiriman Surat Di Pengadilan Ini Hadir Pula Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum., Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.h., M.h. impinan Pt Pos Indonesia ...Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Berkunjung Ke Pengadilan Negeri Klaten
dalam Rangkaian Kegiatan Di Jawa Tengah,direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, h. Bambang Myanto, S.h., M.h. Dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, H. Mochamad Hatta , S.h., M.h, Berkunjung Dan Meninjau Pelayanan Di Pengadilan Negeri Klaten Pada selasa, 29 April 2025. para Pimpinan Disambut Oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten R. Aji Suryo, S.h., M.h., wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Dr. Mohammad Amrullah, ...Diskusi Perisai Edisi Ke-6 Membahas Tentang Judicial Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Kuhp Baru
sebagai Bentuk Pembekalan Kepada Para Hakim Dan Membahas Topik Terkait Peratuan Hukum Terbaru, Ditjen Badilum Secara Rutin Menggelar pertemuan Rutin Dan Sarasehan Interaktif Atau perisai Secara Online. Diskusi Online Ditjen Badilum Pada rabu, 30 April 2025 Menghadirkan Akademisi Universitas Diponegoro Dan Universitas Brawijaya, Mengangkat Tema Tentang judicial Pardon Atau pemaafan Hakim. perisai Ke-6 Ini Bertema “pemaafan Hakim Dalam Era Baru Hukum ...
Pengumuman Badilum
Kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Tindak Pidana Siber Tahun 2025
...Pemanggilan Peserta Profile Assesment Calon Pimpinan Klas I A Khusus Dan I A Dan Klas I B Mei T.a. 2025
...Pendampingan Penilaian Cctv Ptsp Pengadilan Negeri
...Undangan Pertemuan Rutin Dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (perisai Badilum) Episode Ke - 6
...Perubahan Jadwal Sosialisasi Lembar Asesmen Aplikasi Ampuh Dan Penilaian Cctv Ptsp Pengadilan Negeri
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan