Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara pada selasa, 5 Desember 2023. Sertifikat diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dari Plt Kepala BKN Haryono Dwi Putranto di ruang Ketua Rapat pimpinan Mahkamah Agung lantai 13, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Pemberian sertifikat ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 001/BKN/XI/2023 tanggal 6 November 2023.
Mahkamah Agung meraih sertifikat ini karena telah memenuhi kesesuaian standar kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi. Sertifikat ini berlaku mulai 6 Desember 2023 sampai dengan 5 November 2025.
Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa akreditasi ini merupakan legacy bagi Mahkamah Agung. Ia berharap dengan akreditasi ini assesmen di Mahkamah Agung akan semakin meningkat lagi.
“Ke depannya semoga assesmen di Mahkamah Agung bisa berkembang lebih besar lagi dan menjadi ladang pahala bagi bapak ibu semua,” harap Ketua Mahkamah Agung.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BKN menyatakan rasa bangga dan bahagianya bisa berkunjunjung ke Mahkamah Agung dan bertemu dengan jajaran pimpinan MA. Menurutnya, Mahkamah Agung memiliki para assessor yang sangat inovatif dan penuh semangat. Sehingga proses akreditasi berjalan dengan mudah. Ia berharap ke depannya dengan adanya akreditasi ini, assessor Mahkamah Agung semakin maju lagi.
Hadir pada acara ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, para Assessor Utama Mahkamah Agung, dan yang lainnya. (azh/RS/photo:Alf&Adr&Sno)
Berita Badilum
Sebanyak 65 Peserta Ikuti Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas Ib
para Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas 1b Menjalani Proses Seleksi Dalam Uji Kelayakan Dan Kepatutan Selama Tiga Hari Pada senin-rabu, 26-28 Mei 2025. sebanyak 65 Peserta Mengikuti Wawancara Secara Tatap Muka, Dalam Rangkaian Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Klas Ib Oleh Ditjen Badilum. direktur Jenderal Badan Peradilan Umum h. Bambang Myanto, S.h., M.h. Didampingi Direktur Pembinaan ...Perkuat Kompetensi Dan Integritas, Pimpinan Mahkamah Agung Berikan Pembinaan Bagi Hakim Se-jakarta
demi Memperkuat Kompetensi Dan Integritas Para Hakim, Khususnya Di Jakarta Yang Memiliki Volume Perkara Yang Cukup Tinggi, Para Pimpinan Mahkamah Agung Ri Dipimpin Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri, ym. Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h. Memberikan Pembinaan Administrasi Dan Teknis Yudisial Bagi Para Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum Se-daerah Khusus Jakarta Pada jumat, 23 Mei 2025. Bertempat Di Lantai 2 ...Ditjen Badilum Ikuti Sosialisasi Aplikasi Coretax Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih
dalam Rangka Tertib Pembayaran Pajak, Pada rabu, 21 Mei 2025, Ditjen Badilum Melakukan sosialisasi Aplikasi Coretax, Menghadirkan Narasumber Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih. penerapan Aplikasi Coretax Oleh Kementerian Keuangan Pada Tahun Anggaran 2025 Merubah Signifikan Proses Pembayaran Pajak, Sehingga Dirjen Badilum Melakukan Sosialisasi Aplikasi Ini Kepada Para Pengelola Keuangan. hadir Sebagai Narasumber Dalam Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Coretax Ini alicia ...
Pengumuman Badilum
Undangan Rapat Evaluasi Penginputan Data Pelaporan Layanan Hukum Triwulan I Tahun 2025
...Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I B T.a. 2025
...Sosialisasi Anonimisasi/pengaburan Sebagian Informasi Pada Perkara Berdasarkan Sk Kma 2-144 Tahun 2022
...Waspada Akun Facebook Palsu
sehubungan Dengan Beredarnya Akun Facebook Yang Mengatasnamakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak H. Bambang Myanto, S. H., M. H., Dengan Ini Kami Menyampaikan Bahwa Akun Tersebut Merupakan akun Palsu Karena Beliau Tidak Pernah Membuat Maupun Memiliki Akun Facebook Tersebut. Jika Ada Permintaan Apapun Yang Berasal Dari Akun Tersebut, mohon Diabaikan saja. ...Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Dan I A T.a. 2025
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan