Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

MAHKAMAH AGUNG EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENGIRIMAN DOKUMEN TERCATAT

MAHKAMAH AGUNG EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENGIRIMAN DOKUMEN TERCATAT

MAHKAMAH AGUNG EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENGIRIMAN DOKUMEN TERCATAT

Jakarta – Humas : Dalam rangka meningkatkan kualitas dari pelaksanaan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengiriman Dokumen Tercatat, Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia (Persero) mengadakan kegiatan Rapat Evaluasi Kerjasama yang dilakukan pada hari Senin, 30 September 2024 bertempat di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero), Bandung.

Kegiatan rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh YM Syamsul Maarif, S.H., LL.M, Ph.D, Ketua Muda Pembinaan yang didampingi oleh Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Sobandi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas serta Hakim Yustisial Mahkamah Agung. Sedangkan dari PT. Pos Indonesia (Persero) diwakili oleh Tonggo Marbun, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik beserta jajarannya.

Pada kegiatan tersebut, YM Syamsul Maarif, S.H., LL.M, Ph.D, Ketua Muda Pembinaan menegaskan kembali bahwa peran PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi sentral dalam penegakan hukum khususnya dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, Panitera Mahkamah Agung juga menyampaikan kendala teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan kerjasama pengiriman surat tercatat harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. PT. Pos Indonesia (Persero) berkomitmen untuk lebih proaktif berkordinasi dengan satuan kerja pengadilan untuk memastikan pengiriman panggilan/pemberitahuan surat tercatat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pembahasan mengenai peningkatan dukungan teknologi informasi dalam mendukung kerjasama ini juga akan ditindaklanjuti dengan menghubungkan aplikasi PT Pos Indonesia (Persero) dengan Sistem Informasi Peradilan untuk memudahkan pengadilan melakukan tracking panggilan/pemberitahuan. (RF/AM/Humas)







  • Berita Badilum

    • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Melantik Pejabat Fungsional Analis Sdm Aparatur

       ditjen Badilum Kembali Mendapatkan Kesempatan Untuk Menambah Jajaran Pejabat Fungsional Untuk Mendukung Kinerjnya. Kali Ini, Pejabat Fungsional Atas Nama danang Agus Setiawan, S.kom., M.h. Dilantik Sebagai analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pada Subdirektorat Mutasi Hakim. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Abatan Dilaksanakan Di Ruang Command Center Ditjen Badilum Pada senin, 14 April 2025, Di Hadapan Para Pimpinan Ditjen Badilum. direktur Jenderal ...
    • Ditjen Badilum Menyapa Pengadilan Tinggi Kupang Dan Pengadilan Negeri Di Nusa Tenggara Timur Secara Online

      ditjen Badilum Senantiasa Berupaya Menjalin Hubungan Baik Dengan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Di Daerah. Karena Itu, Secara Rutin Digelar Kegiatan "sapa Pengadilan" Di Mana Para Pimpinan Ditjen Badilum Menyapa Secara Daring pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Kali Ini, kegiatan "sapa Pengadilan" Bersama Dengan pengadilan Tinggi Kupang Dan Satuan Kerja Di Nusa Tenggara Timur Digelar Pada Senin, 14 April 2025. sekretaris Ditjen ...
    • Ditjen Badilum Sosialisasikan Aplikasi Lentera Dan Ptsp+ Ke Pegawai Dan Satuan Kerja

      sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum., Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, zahlisa Vitalita, S.h., M.h. Memimpin Rapat Koordinasi Teknologi Informasi (ti) Di Lingkungan Ditjen Badilum, Sekaligus Memimpin Sosialisasi aplikasi Layanan Terpadu Elektronik (lentera) Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (ptsp +). kegiatan Ini Berlangsung Di Command Center Ditjen Badilum, Pada jumat, 11 April 2025. aplikasi-aplikasi Ini Memungkinkan ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content