KUALA LUMPUR – Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) pimpin delegasi Indonesia dalam acara Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2023 yang berlangsung sejak 18-20 September 2023 di Hotel Pacific Regency, Kuala Lumpur, Malaysia.
Acara tersebut diikuti 65 peserta yang terdiri atas para ketua dan hakim mahkamah syariah/syar’iyah dari negara-negara serumpun, meliputi Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
Acara yang membahas kepentingan bersama terkait penegakan syariat Islam ini diselenggarakan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) selaku tuan rumah.
Agenda Persidangan dan Perundangan Syariah Nusantara ini berupa acara persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara yang pernah digagas secara bersama oleh almarhum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2014-2017).
Acara di Kuala Lumpur ini merupakan kelanjutan dari dua kegiatan serupa yang pernah dilaksanakan pada 11 November 2016 dan 28 September 2020.
“Sekarang adalah kelanjutannya yang kita laksanakan pada 18-29 September 2023 di Kuala Lumpur,” ujar Yang Amat Arif Dato’ Haji Mohd Amran bin Mat Zain selaku Ketua Hakim Sya’rie/Ketua Pengarah JKSM.
Dalam acara ini, delegasi Indonesia diwakili oleh enam peserta. Mereka adalah YM. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI) sekaligus pimpinan delegasi, YM. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., (Plt. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI), dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag, (Asisten Koordinator Kamar Agama Mahkamah Agung RI).
Selain itu, Dr. Muhmmad Redha Valevi (Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho), Zikri, S.H.I., M.H. (Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang), dan Dra. Rosmawardani, S.H., M.H., (Sekretaris Lembaga Peduli Syariat Islam/Lepadsi Aceh).
Acara Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2023 turut diberikan ucapan peresmian (dibuka) oleh Yang Berhormat Senator Dato’ Setia Dr Mohd Na’im bin Haji Mokhtar Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hak Ehwal Agama).
Mahkamah Rayuan merupakan sebutan lain untuk Mahkamah Agung di Malaysia dan pada kegiatan tersebut setiap perwakilan negara memaparkan pandangan dan paradigma perkembangan hukum dan undang-undang di negaranya masing-masing, lalu dilanjutkan dengan diskusi yang serius dan hangat, penuh kekeluargaan.
Rangkaian acara tersebut juga diisi dengan jamuan makan malam bagi seluruh peserta di Puncak Kuala Lumpur Tower Malaysia yang memiliki ketinggian 421 meter dan menjadi bangunan tertinggi ketujuh di dunia.
Sementara itu, dalam gala dinner di Sky Deck & Sky Box, pihak panitia turut memutar lagu Ramadhan yang dinyanyikan oleh Prof. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, yang diakses dari Youtube.
Lantunan suaranya membuat peserta terhibur saat bersantap malam sambil berdiskusi informal di meja makan.
Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan tayangan Montaj Khas JKSM dan ucapan alu-aluan dari Yang Amat Arif Dato’ Haki Mohd Amran bin Mat Zain, Ketua Hakim Sya’rie/Ketua Pengarah JKSM.
Kemeriahan dan keakraban terasa semakin kental dengan adanya momen saling menyerahkan cendera mata antara Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, YM. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum dengan Yang Amat Arif Dato’ Haji Mohd Amran bin Mat Zain Ketua Hakim Sya’rie/Ketua Pengarah JKSM. (*)
Berita Badilum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyapa Dan Memantau Kinerja Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Secara Online
demi Memastikan Kualitas Pelayanan Kepada Pencari Keadilan Dan Menjaga Integritas Pengadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, h. Bambang Myanto, S.h., M.h. Secara Rutin Melakukan Pemantauan Dan Pembinaan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Pembinaan Ini Dilakukan Secara Langsung Ataupun Online. pada Kegiatan Di Hari Rabu, 15 Januari 2025, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyapa Secara Online Dilanjutkan Dengan Memantau Melalui ...Ditjen Badilum Awali Tahun Anggaran 2025 Dengan Penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen Bersama Dan Perjanjian Kinerja Tahunan Oleh Seluruh Pejabat Dan Pegawai
dalam Meningkatkan Komitmen Para Pekerja Dan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum h. Bambang Myanto, S.h., M.h. Memimpin Penandatanganan pakta Integritas, Komitmen Bersama Dan Perjanjian Kinerja Tahunan Sekaligus Memberikan Arahan Akan Pelaksanaan Kegiatan Di Tahun 2025 Ini. Pada Kegiatan Ini Beliau Didampingi Sekretaris Ditjen Badilum kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum., Direktur Pembinaan Administrasi ...Ditjen Badilum Sosialisasikan Uji Kompetensi Untuk Tingkatkan Kompetensi Panitera-tenaga Teknis
panitera Dan Tenaga Teknis Lainnya Diminta Terus Meningkatkan Kompetensi Yang Dimilikinya Untuk Mempercepat Promosi Dan Mutasi. Sedangkan Bagi Lembaga, Dapat Mendorong Cepatnya Visi Mahkamah Agung (ma) Yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung. “salah Satu Tujuan Sosialisasi Kompetensi Ini Adalah Untuk Meningkatan Kompetensi Panitera Dan Tenaga Teknis Lainnya Di Lingkungan Peradilan Umum Sebagai Salah Satu Indikator Promosi Dan Mutasi,” Kata Direktur Jenderal ...
Pengumuman Badilum
Pendataan Asesor Ampuh Tahun 2025
...Surat Pengumuman Distribusi Surat Keputusan Hakim Tindak Pidana Korupsi
...Pemberitahuan Jadwal Kegiatan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (ampuh) Tahun 2025
...Pengiriman Petikan Dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Promosi Dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Pengadilan Tinggi Di Lingkungan Peradilan Umum
...Pemberitahuan Sisipan Judi Online Pada Website Pemerintah
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan