Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) KEPEGAWAIAN SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) KEPEGAWAIAN SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

bimtek kepegawaian 2021 1

Palu, 09 Juni 2021 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengadakan acara Pembukaan Bimbingan Teknis Kepegawaian (Manajemen ASN) Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenagh Tahun 2021 bertempat di Rama Garden Hotel Palu. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Dr Herdi Agusten, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi  Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Panitia Titus Tandi, S.H., M.H.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini akan berlangsung dari tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021 yang diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Para Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan para Pelaksana Bagian Kepegawaian. Narasumber yang akan memberikan materi pada Bmbingan teknis ini dari Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia dan BKN Makassar.

bimtek kepegawaian 2021 2

Beberapa materi yang akan disampaikan dalam bimbingan teknis ini antara lain tentang Manajemen ASN, Jabatan Fungsional, Capaian Kinerja Pegawai, Pangkat dan Jabatan, Tata cara Pemberian Cuti, Izin Perkawinan dan Perceraian, Izin Belajar, Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Capaian Kinerja.







  • Berita Badilum

    • Mahkamah Agung Ri Mengantar Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Asnahwati, S.h., M.h., Memasuki Masa Purnabakti

      ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Asnahwati, S.h., M.h.. memasuki Masa Pensiun Dan Dilepas Oleh Para Hakim Tinggi Dan Pimpinan Peradilan Dalam Acara Wisuda Purnabakti. wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Ini Dipimpin Langsung Oleh ketua Mahkamah Agung Ri, y.m., Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h.,  Berlangsung Di pengadilan Tinggi tanjung Karang Bertempat Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Pada Hari rabu, 16 April 2025. pada Sambutannya, ...
    • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Melantik Pejabat Fungsional Analis Sdm Aparatur

       ditjen Badilum Kembali Mendapatkan Kesempatan Untuk Menambah Jajaran Pejabat Fungsional Untuk Mendukung Kinerjnya. Kali Ini, Pejabat Fungsional Atas Nama danang Agus Setiawan, S.kom., M.h. Dilantik Sebagai analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pada Subdirektorat Mutasi Hakim. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Abatan Dilaksanakan Di Ruang Command Center Ditjen Badilum Pada senin, 14 April 2025, Di Hadapan Para Pimpinan Ditjen Badilum. direktur Jenderal ...
    • Ditjen Badilum Menyapa Pengadilan Tinggi Kupang Dan Pengadilan Negeri Di Nusa Tenggara Timur Secara Online

      ditjen Badilum Senantiasa Berupaya Menjalin Hubungan Baik Dengan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Di Daerah. Karena Itu, Secara Rutin Digelar Kegiatan "sapa Pengadilan" Di Mana Para Pimpinan Ditjen Badilum Menyapa Secara Daring pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Kali Ini, kegiatan "sapa Pengadilan" Bersama Dengan pengadilan Tinggi Kupang Dan Satuan Kerja Di Nusa Tenggara Timur Digelar Pada Senin, 14 April 2025. sekretaris Ditjen ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content