Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

HAKIM AGUNG INDONESIA TURUT AKTIF DALAM ACARA WIPO INTELLECTUAL PROPERTY JUDGES FORUM 2023 DI JENEWA

HAKIM AGUNG INDONESIA TURUT AKTIF DALAM ACARA WIPO INTELLECTUAL PROPERTY JUDGES FORUM 2023 DI JENEWA

HAKIM AGUNG INDONESIA TURUT AKTIF DALAM ACARA WIPO INTELLECTUAL PROPERTY JUDGES FORUM 2023 DI JENEWA

Jenewa-Humas: Pada tanggal 15 dan 16 November 2023,  Mahkamah Agung RI  mengirimkan Yang Mulia Hakim Agung Ibu  Dr Rahmi Mulyati S.H., M.H. dalam forum internasional di Jenewa ” WIPO Intellectual Property Judges Forum 2023″ yang di selenggarakan oleh WIPO ( World Intellectual Property Organization), di mana dalam forum tersebut  membahas delapan topik, yaitu:

1. Masalah yang muncul dalam merek dagang

2. Masalah yang muncul dalam desain industri

3. Masalah yang muncul dalam indikasi geografis

4.Masalah kekayaan intelektual dan persaingan

5. Kecerdasan buatan generatif, metaverse, dan pelanggaran kekayaan intelektual

6. Aturan pembuktian dalam litigasi kekayaan intelektual

7. Prosedur yang disederhanakan atau dipercepat untuk klaim kekayaan intelektual tertentu

8. Mekanisme mediasi yang dirujuk pengadilan untuk sengketa kekayaan intelektual

WIPO Intellectual Property Judges Forum telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan tema yang berbeda, untuk tahun ini terkait trade mark ( merek dagang) yang dihadiri oleh 300 hakim agung dari sekitar 98 negara anggota WIPO.

Dalam sambutannya Dirjen WIPO menyampaikan bahwa :

  1. lanskap kekayaan intelektual terus berkembang secara dinamis yang tercemin dari pertambahan jumlah aplikasi secara global yang mencapai sekitar 20 juta aplikasi , 3,5 juta terkait paten
  2. Pendaftaran IP di negara berkembang mengalami pertumbuhan yang pesat , terutama di India, Afrika selatan dan Indonesia
  3. Pertumbuhan paten terkait AI mencapai nilai sekitar 200 milyar USD
  4. Munculnya kompleksitas dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan tantangan yang semakin meningkat bagi para Hakim Agung dengan lonjakan IP dan AI sekitar 30 %

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/12068

Selama WIPO Intellectual Property Judges, sekitar 40 anggota Hakim Agung telah menjadi narasumber,  dalam kesempatan acara tersebut, Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh YM Ibu Dr Rahmi Mulyati.,SH.,MH memaparkan materi tentang Emerging Issues in Trademarks, terkait penanganan perkara merek di peradilan Indonesia dengan contoh kasus.

Bagi Indonesia, forum  ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama dalam meningkatkan pengetahuan Hakim dan memperluas wawasan Hakim dalam menyelesaikan perkara hak kekayaan intelektual, yang pada  gilirannya berkontribusi pada inovasi, putusan hakim yang adil, dan memberikan perlindungan hak-hak kreatif dan intelektual individu dan organisasi di seluruh dunia.

Forum ini bertujuan untuk menyediakan wadah bagi para hakim dari seluruh dunia untuk bertukar keahlian mereka dalam menangani perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berbeda beda, oleh karena masing-masing negara mempunyai peraturan undang undang masing–masing sehingga dapat berbagi pengalaman dalam penanganan HKI. (DN/Humas)







  • Berita Badilum

  • tidak dapat menampilkan berita ...
  • Pengumuman Badilum

  • tidak dapat menampilkan berita ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content