Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H bersama dengan anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Nyoman Adhi Suryadnyana SE., ME., M,AK., CA., CSFA., CFrA., CGCAE melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, pada Rabu, 5 Februari 2025 bertempat diruang rapat Ketua MA gedung Mahkamah Agung.

Entry Meeting ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 07/ST/III/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2024 pada MA dan instansi lain terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Maluku dengan jangka waktu pemeriksaan selama 85 hari sejak tanggal 6 Februari sampai dengan 22 Mei 2025.

Dalam paparannya, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan harapan atas pemeriksaan laporan Keuangan MA tahun 2024 oleh BPK yaitu

1. Komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga memperbaik kelemahan yang terjadi baik kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan serta temua berulang dengan menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan.

2. Pemeriksaan BPK mendorong penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin tata Kelola pemeriktahan yang baik

3. Mengintensifkan sinergi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga melalui pelaksanaan rekomendasi atas pemeriksaan tematik

4. Mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE) dan data tunggal dalam Satu Data Indonesia serta Non Cash Transaction (NCT).

Sementara itu, Prof Sunarto menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan menyampaikan agar Satuan kerja menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK, serta apabila terdapat kendala maka tim pemeriksaan BPK dapat menyampaikan langsung kepada pimpinan MA.

Lebih lanjut Ketua MA berharap semoga dengan hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan kedepannya, serta MA dapat kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke tiga belas (13) kalinya secara berturut-turut dari BPK.

Acara Entry Meeting ini, juga dihadiri oleh wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, pejabat Eselon I, II, III dan IV dilingkung MA dan BPK (TM/Humas)