Jakarta-Humas: Refleksi Akhir Tahun merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung yang dilaksanakan setiap akhir tahun dalam rangka menyampaikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama setahun. Tahun ini Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung dilaksanakan pada Rabu 29 Desember 2021 dengan tema ”Bersinergi untuk Membangun Kepercayaan Publik”.
Acara Refleksi Akhir Tahun dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dan didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, serta para Ketua Kamar Mahkamah Agung.
Acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ini, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan ragam capaian Mahkamah Agung selama tahun 2021.
Salah satunya adalah terkait bidang pengawasan dan penegakan disiplin aparatur. Mantan Kepala Badan pengawasan Mahkamah itu menyampaikan bahwa selama tahun 2021, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 2.897 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.516 telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 381 pengaduan masih dalam proses penanganan.
Ia menambahkan bahwa sepanjang tahun 2021 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatam Hakim (MKH) terhadap 3 (tiga) orang hakim dengan hasil akhir masing-masing hukuman disiplin berupa sanksi berat Hakim Non Palu selama 2 tahun.
Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2021 berjumlah 60 rekomendasi. Sebanyak 3 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi, sedangkan sebanyak 57 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut:
• 54 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial; dan.
• 3 rekomendasi karena terkait dengan substansi putusan.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu menyampaikan jumlah dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2021 sebanyak 250 hukuman disiplin, yang terdiri dari hukuman berat, hukuman sedang dan hukuman ringan, dengan rincian sebagai berikut:
- Hakim dan Hakim Ad Hoc sebanyak 129 sanksi yang terdiri dari 25 sanksi berat, 22 sanksi sedang dan 82 sanksi ringan.
- Pejabat teknis yang terdiri dari Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti sebanyak 78 sanksi yang terdiri dari 30 sanksi berat, 20 sanksi sedang dan 28 sanksi ringan
- Pejabat struktural dan pejabat kesekretariatan sebanyak 26 sanksi yang terdiri dari 6 sanksi berat, 6 sanksi sedang dan 14 sanksi ringan.
- Staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 17 sanksi yang terdiri dari 10 sanksi berat, 4 sanksi sedang dan 3 sanksi ringan. (IR/azh/RS)
Berita Badilum
Dirjen Badilum Berikan Pengarahan Bagi Para Asn Yang Baru Bertugas Dan Calon Pppk Di Ditjen Badilum
masih Di Awal Tahun 2025, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Kembali Mengadakan Pembinaan Bagi Para Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dengan Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum., Pembinaan Ini Dilakukan Pada Hari Kamis, 30 Januari 2025 Di Ruang Command Center Ditjen Badilum. Kali Ini, ...Ditjen Badilum, Pengadilan Tinggi Jayapura Dan Pemerintah Kabupaten Mimika Lakukan Pembahasan Awal Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (phi) Di Pengadilan Negeri Timika
pengadilan Hubungan Industrial (phi) Di Pengadilan Negeri Bertujuan Untuk Menyelesaikan Perselisihan Antara Pekerja Dan Pemilik Usaha. Peradilan Ini Melibatkan Secara Aktif Serikat Buruh Dan Asosiasi Pengusaha, Di Mana Serikat Pekerja/serikat Buruh Dan Organisasi Pengusaha Dapat Bertindak Sebagai Kuasa Hukum Untuk Mewakili Anggotanya. kabupaten Mimika Sebagai Lokasi Beberapa Perusahaan Besar Yang Mempekerjakan Banyak Pekerja Dianggap Perlu Memiliki Peradilan Phi Di Wilayahnya. Karena ...Ditjen Badilum Dan Ditjen Badilag Selenggarakan Konsolidasi Laporan Keuangan Untuk Seluruh Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Di Indonesia
sekretaris Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum, kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h, M.hum, Bersama sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan badan Peradilan Tata Usaha Negara sodikin, S.e., S.h., M.h. dan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, drs. Arief Hidayat, S.h., M.m. Membuka Kegiatan Konsolidasi Dan Akurasi Data Laporan Keuangan Semester Ii Tahun Anggaran 2024, Yang Diikuti Oleh Seluruh pengadilan Tinggi (pt) Dan Pengadilan Tinggi Agama (pta, ...
Pengumuman Badilum
Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii T.a. 2025
...Teguran Penginputan Data Pidana Denda Dan Uang Pengganti (narkotika, Tipikor, Tilang Dan Tindak Pidana Tertentu) Restorative Justice Dan Sinkronisasi Data Sipp
kepada Yth. ketua Pengadilan Tinggi ketua Pengadilan Negeri hakim Pengawas Bidang Satuan Kerja panitera Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia ...Perubahan Tanggal Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Panitera Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum
...Pemanggilan Peserta Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.a.k Dan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.a Tahun 2025 Di Lingkungan Peradilan Umum
...Survei Penilaian Kebutuhan Program Mentoring Bphpi
...