Cianjur-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. mengunjungi Cianjur pada Selasa, 29 November 2022. Kunjungan ini merupakan aksi nyata dari kepedulian Mahkamah Agung terhadap warga peradilan dan warga Cianjur yang terdampak gempa. Pada kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar TUN, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung,Kepala Biro Hukum dan Humas, Ketua Umum IKAHI, Ketua Umum Dharmayukti Karini, dan lainnya.
Pada kempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung bertemu langsung dengan warga peradilan yang terdampak gempa. Rombongan juga meninjau langsung gedung pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Agama Cianjur yang terdampak gempa.
Beberapa bagian bangunan Pengadilan Negeri Cianjur yang terdampak gempa adalah ruang sidang, ruang arsip, genting-genting yang menggeser bahkan hampir jatuh, dan tembok-tembok yang retak. Menyikapi hal tersebut, Pengadilan Negeri Cianjur memiliki ruang sidang sementara yang terbuat dari tenda.
Mahkamah Agung bekerja sama dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Dharmayukti Karini memberikan bantuan berupa uang sejumlah kurang lebih 567 juta. Uang tersebut diberikan kepada warga peradilan dan warga Cianjur yang terdampak gempa.
Untuk warga peradilan, bantuan diterima langsung oleh yang mereka yang terdampak gempa, sedangkan bantuan untuk warga Cianjur diwakili oleh Petuga dari Pemerintah Daerah Cianjur dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Cianjur. (azh/RS/photo:Sno)
Berita Badilum
Dialog Yudisial Ditjen Badilum Dengan Fcfcoa Australia Tingkatkan Pemahaman Aparat Peradilan Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak
ditjen Badilum Kembali Mengadkaan Kerja Sama Dengan Instansi Luar Negeri. Kali Ini, Ditjen Dilum Dan Pengadilan Sirkuit Federal Dan Pengadilan Keluarga Australia (federal Circuit And Family Court Of Australia, Fcfcoa) Mengadakan Dialog Tentang perlindungan Hak Perempuan Dan Anak. Kegiatan Ini Diadakan Di Command Center Ditjen Badilum Pada jumat, 21 Februari 2025 Dan Dihadiri Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia.. ditjen ...Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyambut Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Ke Kantor Ditjen Badilum
direktur Jenderal Badan Peradilan Umum h. Bambang Myanto, S.h., M.h. Menyambut Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Dan Mengenalkan Kantor Ditjen Badilum Pada Hari kamis, 20 Februari 2025. sebanyak 34 Ketua Pengadilan Tinggi Dan 382 Ketua Pengadlan Negeri Hadir Di Ditjen Badilum. Kunjungan Ini Dalam Rangkaian Kegiatan Para Pimpinan Peradilan Di Mahkamah Agung Ri. pada Kesempatan Ini direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ...Presiden Prabowo Subianto Hadir Langsung Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri
sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Selama Tahun 2024, Mahkamah Agung Ri Menyampaikan Laporan Tahunan, Dipimpin Ketua Mahkamah Agung Ri, y.m. Prof. Dr. Sunarto, S.h., M.h. presiden Republik Indonesia, jend. (purn.) Prabowo Subianto, Hadir Dan Memberikan Pidato Sambutan Pada Kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri Yang Digelar Di Gedung Mahkamah Agung Ri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat. hakim Agung, Ketua ...
Pengumuman Badilum
Pemberian Izin Register Elektronik Tahap Ii
...Undangan Sosialisasi Sakip Oleh Ditjen Badilum Tanggal 24 Februari 2025
...Undangan Dialog Yudisial Fcfcoa Dan Badilum 2025
...Pengumuman Hasil Uji Kepatutan Dan Kelayakan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii T.a. 2025
...Pengiriman Laporan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan