Jakarta-Humas : Ketua Mahkamah Prof.Dr.H.M.Syarifuddin,SH.,MH mengadiri launcing Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Tahap satu dan menandatangani nota kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional antara Mahkamah Agung (MA) , Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada hari Selasa, 23 Maret 2021 di Gedung NTMC Korlantas Polri,Jalan Mt Haryono Jakarta Selatan.
Etle nasional ini menindak 10 jenis pelanggaran lalu lintas yaitu pelanggaran traffic Light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, penlanggaran pengguna ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaran tertentu.
Acara tersebut turut dihadiri Menhub Budi Karya Sumadi, MenPANRB Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, perwakilan Menkes, Danpuspom TNI, Dirut Jasa Raharja, Dirut PT. Pos Indonesia serta jajaran pejabat utama Mabes Polri (ERW/foto humas korlantas)
Berita Badilum
Bangkit Bersama, Ditjen Badilum Ikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-117
menyambut Semangat Hari Kebangkitan Nasional Ke-117 Dengan Mengusung Tema "bangkit Bersama, Wujudkan Indonesia Kuat", Mahkamah Agung Ri Menggelar Upacara Bendera Di Gedung Mahkamah Agung Ri Pada Selasa, 20 Mei 2025. Upacara Tersebut Dipimpin Langsung Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri. Ym. Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h. Selain Itu, Turut Hadir Pada Kesempatan Tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, ...Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menerima Kunjungan Terkait Kerja Sama Dan Penindakan Kejahatan Siber Dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat
direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, h. Bambang Myanto, S.h., M.h. Menerima Kunjungan departemen Kehakiman Amerika Serikat (u.s. Department Of Justice), Terkait Kerja Sama Penegakan Hukum Digital Pada Hari rabu, 14 Mei 2025. kunjungan Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Kerja Sama Antar Negara Yang Dilakukan Mahkamah Agung Ri. kunjungan departemen Kehakiman Amerika Serikat Ini Dipimpin edward G. Veronda ...Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berikan Pembinaan Pada Seluruh Calon Hakim Peradilan Umum Di Indonesia
pada Hari jumat, 09 Mei 2025, direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengumpulkan Para Calon Hakim (cakim) Angkatan Ke-9 Di Lingkungan Peradilan Umum, Yang Telah Menjalani Pendidikan Di Pengadilan Negeri Di Penjuru Indonesia. Sejumlah 925 (sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Orang Calon Hakim Hadir Secara Daring Dalam Pembinaan Yang Diberikan Oleh direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, h. Bambang Myanto, S.h., M.h. dirjen Badilum Dengan Didampingi ...
Pengumuman Badilum
Pengiriman Sk Promosi Dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum
...Perubahan Kelompok Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I B T.a. 2025
...Pengumuman Pengiriman Surat Keputusan Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 22 April 2025
bagi Nama - Nama Yang Surat Keputusannya Belum Terlampir Pada Pengumuman Ini Harap Segera Mengunggah E-lhkpn / E-lhkasn Ke Dalam Aplikasi Sikep Paling Lambat 7 (tujuh) Hari Sejak Pengumuman Ini Ditayangkan Dan Dapat Mengkonfirmasi Melalui Narahubung Berikut : 1. zubair, S.h. (08128311587) 2. Fuad Fachriza, S.h., M.h. (082113999023) ...Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I B T.a. 2025
...Undangan Kegiatan 15th Oecd/kpc Competition Law Seminar For Asia-pacific Judges Tgl 29-30 Mei 2025 Di Manila
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan