Jakarta-Humas: Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan JICA (Japan International Cooperation Agency) pada Selasa 8 Agustus 2023 di hotel Lee Meridien Jakarta. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumantha, S.H,. M.H. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas laporan dan rencana aksi ketiga lembaga tersebut dalam kerja sama yang telah dan akan berlangsung ke depannya.
Kerja sama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM dengan JICA telah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Agung Sumanatha menyatakan bahwa kerja sama tersebut terejawantah dalam pertukaran ilmu serta pengalaman dalam berbagai kebijakan hukum khususnya terkait hak kekayaan intelektual, serta pertukaran hakim untuk belajar di negara masing-masing.
“JICA telah mengirimkan puluhan hakim Indonesia setiap tahunnya untuk belajar di Jepang, terakhir tahun 2023 mengirimkan 15 (lima belas) hakim, yang tentu menghadirkan kesempatan berharga dalam pembelajaran, perbandingan dan pertukaran pengetahuan,” terang Agung
Agung menyakatakan kerja sama ini telah memberikan banyak keuntungan bagi ketiga belah pihak. Ia berharap kerja sama ini bisa terlaksana dengan baik ke depannya.
“Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI dan Pemerintah Jepang melalui JICA telah berkolaborasi dengan sinergi yang luar biasa dalam kegiatan-kegiatan konkrit untuk membentuk fondasi kuat dalam peningkatan sistem hukum, pengetahuan dan wawasan aparatur khususnya di bidang Kekayaan Intelektual,” ujar Agung.
Sementara itu, Direktur Departemen Perencanaan dan Bagian Umum Kementerian Hukum Jepang Taro Higashiyama mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sahabat yang penting bagi Jepang. Ia berharap kerja sama antara Jepang dan Indonesia dalam rangka memperbaiki praktek hukum dan peradilan di Indonesia semakin baik ke depannya.
“Kementerian Hukum Jepang bertekad memanfaatkan kesempatan ini untuk terus melakukan kerja sama dalam memperbaiki praktek hukum dan peradilan di Indonesia,” ujarnya.
Hadir dalam acara ini yaitu Hakim Agung Kamar Perdata Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H, Direktur Jenderal Perundang – Undangan Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum, Panitera Muda Perata H. Agus Subroto, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Sobandi, S.H., M.H., Kepala Biro Perencanaan Sahwan, S.H., para hakim yustisial Mahkamah Agung, para pejabat Kementerian Hukum dan HAM, para pejabat Kementerian Hukum Jepang, dan lain-lain. (azh/RS/photo:Yrz & Bly)
Berita Badilum
Perkuat Kompetensi Dan Integritas, Pimpinan Mahkamah Agung Berikan Pembinaan Bagi Hakim Se-jakarta
demi Memperkuat Kompetensi Dan Integritas Para Hakim, Khususnya Di Jakarta Yang Memiliki Volume Perkara Yang Cukup Tinggi, Para Pimpinan Mahkamah Agung Ri Dipimpin Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri, ym. Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h. Memberikan Pembinaan Administrasi Dan Teknis Yudisial Bagi Para Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum Se-daerah Khusus Jakarta Pada jumat, 23 Mei 2025. Bertempat Di Lantai 2 ...Ditjen Badilum Ikuti Sosialisasi Aplikasi Coretax Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih
dalam Rangka Tertib Pembayaran Pajak, Pada rabu, 21 Mei 2025, Ditjen Badilum Melakukan sosialisasi Aplikasi Coretax, Menghadirkan Narasumber Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih. penerapan Aplikasi Coretax Oleh Kementerian Keuangan Pada Tahun Anggaran 2025 Merubah Signifikan Proses Pembayaran Pajak, Sehingga Dirjen Badilum Melakukan Sosialisasi Aplikasi Ini Kepada Para Pengelola Keuangan. hadir Sebagai Narasumber Dalam Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Coretax Ini alicia ...Para Pejabat, Pegawai Dan Hakim Yustisial Ditjen Badilum Hadiri Pembinaan Peningkatan Integritas Dan Penegakan Disiplin
para Pimpinan Ditjen Badilum Mengingatkan Pentingnya Penguatan Integritas Dan Penegakan Disiplin Dalam Pembinaan Kepada Seluruh Pejabat Dan Pegawai Pada Hari rabu, 21 Mei 2025. seluruh Pejabat, Pegawai Dan Hakim Yustisial Pada Ditjen Badilum Dihadirkan Dalam Pembinaan Oleh Pimpinan Ditjen Badilum, Terkait Peningkatan Integritas Dan Penegakan Disiplin. dalam Arahannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum h. Bambang Myanto, S.h., M.h., Mengingatkan Kembali Untuk Meniadakan ...
Pengumuman Badilum
Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I B T.a. 2025
...Sosialisasi Anonimisasi/pengaburan Sebagian Informasi Pada Perkara Berdasarkan Sk Kma 2-144 Tahun 2022
...Waspada Akun Facebook Palsu
sehubungan Dengan Beredarnya Akun Facebook Yang Mengatasnamakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak H. Bambang Myanto, S. H., M. H., Dengan Ini Kami Menyampaikan Bahwa Akun Tersebut Merupakan akun Palsu Karena Beliau Tidak Pernah Membuat Maupun Memiliki Akun Facebook Tersebut. Jika Ada Permintaan Apapun Yang Berasal Dari Akun Tersebut, mohon Diabaikan saja. ...Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Dan I A T.a. 2025
...Pengiriman Sk Promosi Dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan