SEJARAH PENGADILAN NEGERI LUWUK
Bahwa di Daerah Kabupaten Banggai, Pengadilan Negeri Luwuk sendiri telah ada sejak tahun 1957 namun waktu itu Pengadilan Negeri Luwuk masih berada di bawah wilayah Poso sampai dengan tahun 1963.
Bahwa setelah Kabupaten Banggai di bentuk berdasarkan Undang – Undang No.29 tahun 1958 , maka berdasakan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I tertanggal 2 Nopember 1964 Nomor JB.I/4/18 dibentuklah Pengadilan Negeri Luwuk yang daerah hukumnya meliputi Luwuk ( Banggai darat ) dan Banggai Kepulauan.
Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut maka Pengadilan Negeri Luwuk keluar dari daerah hukum Pengadilan Negeri Poso , dan mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 1964 yang pada saat itu Pengadilan Negeri Luwuk digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas III.
Pada tahun 1964 tersebut Pengadilan Luwuk belum memiliki gedung/kantor, dengan adanya perkembangan pembangunan maka pada tahun anggaran 1973/1974 Pengadilan Negeri Luwuk disediakan dana untuk membangun gedung kantor sesuai SK Menteri Keuangan RI. No. 67/XIII/6/1973 tanggal 5 April 1973.
Bahwa sejak berdirinya Pengadilan Negeri Luwuk sampai dengan sekarang saat ini digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas II dan telah mengalami pergantian beberapa pimpinan sebagai berikut :
- Ketua Pengadilan Negeri :
- FREDERIK PELIMA, S.MH.
- MAHYOEDIN LAMAKAMPALI, S.H.
- SELMAN PAULUS PANY, S.H.
- AMINUDDIN JOTOLEMBA, S.H.
- JAHJA PAPIA, S.H.
- SYAMSUDDIN AB, S.H.
- ISMED ILAHUDE, S.H.
- H. SJAM AMANSJAH, S.H.
- ABDUL SAMAD BONANG, S.H.
- M. JALILI SAIRIN, S.H.
- RUDI WIDODO, S.H., M.H.
- NURSYAM, SH, M.Hum.
- SUDAR, SH, M.Hum.
- NANANG ZULKARNAIN FAISAL, S.H.
- AHMAD YANI, S.H., M.H.
- AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H., M.H.
- ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H.
- I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H.
- Panitera / sekretaris
- SYAHRUDIN
- AMIR T.S. BULLAH.
- KASIM SALAWALI.
- SYAMSULBACHRI
- HALIJAH ISMAIL.
- ISKANDAR LABOHARI
- IDA PUTU SUDIKA, S.H.
- ABDUL MAUJUD MANSYOER, S.H.
- TANTAWIY J MASULILI, S.H.
- TENNY PANTOW TAMBARIKI, S.H.
- IRNAIS, S.H.
Berita Badilum
Sarasehan Interaktif Ditjen Badilum Hadirkan Dahlan Iskan Dan Ignasius Jonan Sebagai Pemateri
ditjen Badilum Kembali Adakan Pertemuan Rutin Dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (perisai Badilum). Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Meningkatkan Budaya Berdiskusi Dengan Mengangkat Tema Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Para Tenaga Teknis Peradilan Umum Ini Digelar Di Surabaya Pada Kamis, 21 November 2024 Dan Dihadiri Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Se-indonesia Secara Daring. direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, hasanudin, S.h., M.h ...Ditjen Badilum Laksanakan Kegiatan Pembinaan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Di Wilayah Provinsi Jawa Timur
ditjen Badilum Mengadakan Pembinaan Para Pimpinan Pengadilan Negeri Se-wilayah Jawa Timur, Di Kota Surabaya Pada 20 S.d 22 November 2024. Acara Ini Dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Dengan Didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya h. Charis Mardiyanto, S.h., M.h., Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak fredrik Willem Saija, S.h., M.h., Dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis hasanudin, S.h., ...Ditjen Badilum Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemberian Penghargaan Atas Penilaian Ampuh Dan Peningkatan Kinerja
jelang Penyelenggaraan Kegiatan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Yaitu Pemberian Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa, Ditjen Badilum Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Tersebut Pada Selasa, 19 November 2024. Rapat Tersebut Dipimpin Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Dengan Didampingi Oleh Para Pejabat Eselon Ii Dan Dihadiri Oleh Para Pejabat Eselon Iii Dan Iv Yang Menjadi ...
Pengumuman Badilum
Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Haki/phi Di Lingkungan Peradilan Umum
...Undangan Penyerahan Penghargaan Sertifikat Ampuh Berpredikat Unggul & Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa 2024 Secara Daring
...Undangan Penghargaan Kinerja Layanan Pengadilan Tahun 2024
...Undangan Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2024 Untuk Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Ketua Pengadilan Negeri
...Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Peningkatan Integritas Bagi Pimpinan, Hakim Dan Aparatur Di Lingkungan Peradilan Umum
...