Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA PENGADILAN NEGERI LUWUK

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA PENGADILAN NEGERI LUWUK

Luwuk,18/2/2019; Seluruh Hakim dan Aparatur pada Pengadilan Negeri Luwuk melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pada kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Bapak Ahmad Shuhel Nadjir,S.H.,M.H menyampaikan bahwa seluruh aparatur pada Pengadilan Negeri Luwuk harus bekerja sama dalam meningkatkan integritas dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, harapannya penandatangan komitmen bersama menujukkan tekad yang kuat dari seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Luwuk dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. (Sumber :PNLuwuk/ foto David)

Pengarahan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Bpk. Ahmad Shuhel Nadjir,SH,MH

Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas dan Komitmen Bersama oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk

 

Penandatanganan Piagam Pencanganan Zona Integritas dan Komitmen Bersama oleh Hakim H. Sayuti,S.H.







Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut