Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya – Humas. Bertempat di ruang Mahameru Kepolisian Daerah Jawa Timur, kunjungan kerja reses masa persidangan III dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa SH., MH. Seluruh jajaran Ketua Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Jawa Timur hadir pada rapat kali ini beserta jajaran tingkat pertama diwilayah Jawa Timur.

Dalam pertemuan rapat kerja ini melibatkan beberapa unsur, diantaranya oleh Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kanwil Kemenkumham, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Badan Narkotika Nasional Pusat. Masing-masing unsur memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Komisi III DPR RI, dan pada rapat kali ini lebih menitik beratkan kepada kebutuhan sarana dan prasarana diPengadilan, sinergitas antar semua unsur dan pemberantasan narkoba diwilayah Jawa Timur.

Berikut ini daftar nama 18 anggota Komisi III DPR RI yang turut hadir dalam kunjungan kerja :

1. Herman Hery

2. Ichsan Soelistio

3. Arteria Dahlan, ST., SH., MH

4. Dr. Junimart Girsang, SH., MBA., MH

5. H. Ahmad Zacky Siradj

6. Dr. Ir. H. Adies Kadr, SH., M.Hum

7. Wihadi Wiyanto, SH., MH

8. Moreno Soeprapto

9. Muslim, SHI

10. Didik Mukrianto, SH., MH

11. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., MSi

12. Dr. H.M. Anwar Rachman, MH

13. H. Muhammad Nasir Djamil, MSi

14. H.M. Amir Uskara, M.Kes

15. Drs. T. Taufiqulhadi, MSi

16. Drs. Y. Jacki Uly, MH

17. Drs. Akbar Faizal, MSi







  • Berita Badilum

    • Tingkatkan Kompentensi Aparatur Peradilan, Ditjen Badilum Jalin Kerja Sama Dengan Universitas Jenderal Sudirman

      salah Satu Upaya Meningkatkan Kompetensi Aparatur Di Lingkungan Peradilan Umum Adalah Dengan Memberikan Kesempatan Untuk Meningkatkan Jenjang Pendidikan. Guna Menjawab Tantangan Tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menjalin Kerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. pada Hari Rabu, Tanggal 24 April 2024, Bertempat Di Gedung Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soerdirman, Direktur Jenderal Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Didampingi Oleh ...
    • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Finalisasi Kurikulum & Modul Pelatihan Administrasi Mahkamah Agung Ri

      pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Ri Mengadakan Rapat Finalisasi Kurikulum Dan Modul Pelatihan Manajemen Administrasi. Rapat Dipimpin Kepala Pusdiklat Manajemen Dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, darmoko Yuti Witanto , S.h.,dan Diikuti Para Hakim Yustisial, Panitera Dan Sekretaris Dari 4 Wilayah Pengadilan Di Mahkamah Agung. dalam Rapat Finalisasi Yang Dilaksanakan Tanggal ...
    • Keluarga Besar Ditjen Badilum Hadiri Halal Bihalal Bersama Sekretariat Mahkamah Agung Ri

      berakhirnya Libur Hari Raya Idul Fitri Menjadi Pertanda Untuk Kembali Beraktivitas Dan Kembali Bekerja. Masih Dalam Momen Dan Semangat Lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Kegiatan Halal Bihalal Di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Selasa, 16 April 2024. Pada Kesempatan Tersebut, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Sugiyanto, S.h., M.h., Turut Hadir Dan Bermaaf-maafan Dengan Seluruh Jajaran Sekretariat Mahkamah Agung ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content