Luwuk, 30/8/2019; Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Bpk. Ahmad Shuhel Nadjir,SH,MH., mengambil sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut pada rapat Paripurna yang digelar pada jumat, 30 Agustus 2019. Bertempat di gedung DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 25 anggota DPRD terpilih untuk periode 2019-2024 dilantik dan diambil sumpahnya pada jumat pagi. Selanjutnya pada jumat siang acara pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut dilakukan pada tempat dan kabupaten yang berbeda, sebanyak 20 orang anggoa DPRD terpilih untuk periode 2019-2024 dilantik dan diambil sumpahnya. (Sumber : PNLuwuk)
Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk
Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Kab. Banggai Laut oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk
Berita Badilum
Dorong Adaptasi Sistem Peradilan Umum, Ditjen Badilum Bahas Implikasi Kuhp Baru
sebagaimana Cabang Ilmu Lainnya, Ilmu Hukum Juga Terus Mengalami Perkembangan. Di Indonesia, Hal Ini Salah Satunya Ditandai Dengan Disusun Dan Dipublikasikannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (kuhp). Sebagai Salah Satu Yang Turut Menerapkan Peraturan Tersebut, Maka Perlu Dilakukan Pembahasan Mengenai Uu Tersebut Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia, Khususnya Di Lingkungan Peradilan Umum. Oleh Karena Itu, ...Beri Pembekalan Bagi Calon Hakim, Ditjen Badilum Kembali Dengan Perisai Episode 4
regenerasi Aparatur Peradilan Merupakan Sebuah Keniscayaan Yang Tak Dapat Terelakkan. Hal Ini Khususnya Sangat Dibutuhkan Oleh Hakim Sebagai Ujung Tombak Peradilan. Oleh Karena Itu, Para Calon Hakim Yang Akan Menjadi Bagian Dari Regenerasi Ini Perlu Memiliki Pembekalan Dan Kompetensi Yang Cukup, Khususnya Terkait Integritas Yang Menjadi Topik Perbincangan Yang Hangat Saat Ini. Menyadari Hal Tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ...Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menghadiri Dan Menyampaikan Materi Dalam Pencanangan Smap Pada Mahkamah Agung Ri
mahkamah Agung Ri Melakukan Pencanangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (smap) Untuk Meningkatkan Integritas Peradilan Dengan Mencegah Penyuapan, Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang. pencanangan Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan(smap) Ini Dipimpin Oleh Plt. Kepala Badan Pengawasan, sugiyanto, S.h., M. H. Dan Dihadiri Para Pejabat Eselon I Di Mahkamah Agung Ri. Kegiatan Dilaksanakan Di Kantor Badan Pengawasan Ri, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri, Cempaka ...
Pengumuman Badilum
Undangan Tausiyah Dan Buka Bersama Ditjen Badilum Dengan Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia Secara Online
...Penyampaian Informasi Pembangunan Zona Integritas (zi) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk)
...Himbauan Pembaruan Website Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Secara Blended Learning Di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025
...Undangan Menghadiri Rapat Koordinasi Secara Online
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan