SEJARAH PENGADILAN NEGERI LUWUK
Bahwa di Daerah Kabupaten Banggai, Pengadilan Negeri Luwuk sendiri telah ada sejak tahun 1957 namun waktu itu Pengadilan Negeri Luwuk masih berada di bawah wilayah Poso sampai dengan tahun 1963.
Bahwa setelah Kabupaten Banggai di bentuk berdasarkan Undang – Undang No.29 tahun 1958 , maka berdasakan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I tertanggal 2 Nopember 1964 Nomor JB.I/4/18 dibentuklah Pengadilan Negeri Luwuk yang daerah hukumnya meliputi Luwuk ( Banggai darat ) dan Banggai Kepulauan.
Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut maka Pengadilan Negeri Luwuk keluar dari daerah hukum Pengadilan Negeri Poso , dan mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 1964 yang pada saat itu Pengadilan Negeri Luwuk digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas III.
Pada tahun 1964 tersebut Pengadilan Luwuk belum memiliki gedung/kantor, dengan adanya perkembangan pembangunan maka pada tahun anggaran 1973/1974 Pengadilan Negeri Luwuk disediakan dana untuk membangun gedung kantor sesuai SK Menteri Keuangan RI. No. 67/XIII/6/1973 tanggal 5 April 1973.
Bahwa sejak berdirinya Pengadilan Negeri Luwuk sampai dengan sekarang saat ini digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas II dan telah mengalami pergantian beberapa pimpinan sebagai berikut :
- Ketua Pengadilan Negeri :
- FREDERIK PELIMA, S.MH
- MAHYOEDIN LAMAKAMPALI, SH
- SELMAN PAULUS PANY, SH
- AMINUDDIN JOTOLEMBA, SH
- JAHJA PAPIA, SH
- SYAMSUDDIN AB, SH
- ISMED ILAHUDE, SH
- H. SJAM AMANSJAH, SH
- ABDUL SAMAD BONANG, SH
- M. JALILI SAIRIN, SH
- RUDI WIDODO, SH. MH
- NURSYAM, SH, M.Hum
- SUDAR, SH, M.Hum
- NANANG ZULKARNAIN FAISAL, SH
- AHMAD YANI, SH, MH
- AHMAD SHUHEL NADJIR, SH. MH
- ANDRI NATANAEL PARTOGI, SH. MH
- Panitera / sekretaris
- SYAHRUDIN
- AMIR T.S. BULLAH.
- KASIM SALAWALI.
- SYAMSULBACHRI
- HALIJAH ISMAIL.
- ISKANDAR LABOHARI
- IDA PUTU SUDIKA, SH
- ABDUL MAUJUD MANSYOER, SH
- TANTAWIY J MASULILI, SH
- TENNY PANTOW TAMBARIKI, SH
Berita Badilum
Selamat Dan Sukses Atas Dilantiknya Para Yang Mulia Hakim Agung
direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan selamat Dan Sukses Atas Dilantiknya Yang Mulia Hakim Agung Pada Hari Selasa, 19 Oktober 2021. Tujuh Hakim Agung Yang Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Gung Ri, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.h., M.h.adalah: dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. h. Dwiarso Budi Santiarto, S.h., M.hum., Sebagai Hakim Agung ...Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Gorontalo
dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kualitas Asesor Dari Pengadilan Tinggi Dalam Melakukan Evaluasi Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (apm), Maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tim Asesor Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, dr. Lucas Prakoso, S.h, M.hum. kegiatan Diadakan Di Kota Gorontalo, Pada 14-15 Oktober ...Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Dan Pengadilan Tinggi Gorontalo
pada Hari Selasa, 12 Oktober 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Tim Surveilans Dari Ditjen Badilum Dipimpin Oleh lies Khadijah Sh, Mh (kepala Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum). Surveilns Bertujuan Untuk Menjaga Kualitas Layanan Dan Administrasi Di Pengadilan Negeri Gorontalo Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu. surveilans ...
Pengumuman Badilum
Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii Gelombang Iii T.a. 2021
...Pengumuman Pengiriman Sk Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 23 September 2021
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Restoratif Keadilan
...Pengisian Skm Dan Spak Ditjen Badilum Triwulan Iii Tahun 2021
...Undangan Sosialisasi Perma Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Kppu Di Pengadilan Niaga
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan