SEJARAH PENGADILAN NEGERI LUWUK
Bahwa di Daerah Kabupaten Banggai, Pengadilan Negeri Luwuk sendiri telah ada sejak tahun 1957 namun waktu itu Pengadilan Negeri Luwuk masih berada di bawah wilayah Poso sampai dengan tahun 1963.
Bahwa setelah Kabupaten Banggai di bentuk berdasarkan Undang – Undang No.29 tahun 1958 , maka berdasakan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I tertanggal 2 Nopember 1964 Nomor JB.I/4/18 dibentuklah Pengadilan Negeri Luwuk yang daerah hukumnya meliputi Luwuk ( Banggai darat ) dan Banggai Kepulauan.
Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut maka Pengadilan Negeri Luwuk keluar dari daerah hukum Pengadilan Negeri Poso , dan mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 1964 yang pada saat itu Pengadilan Negeri Luwuk digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas III.
Pada tahun 1964 tersebut Pengadilan Luwuk belum memiliki gedung/kantor, dengan adanya perkembangan pembangunan maka pada tahun anggaran 1973/1974 Pengadilan Negeri Luwuk disediakan dana untuk membangun gedung kantor sesuai SK Menteri Keuangan RI. No. 67/XIII/6/1973 tanggal 5 April 1973.
Bahwa sejak berdirinya Pengadilan Negeri Luwuk sampai dengan sekarang saat ini digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas II dan telah mengalami pergantian beberapa pimpinan sebagai berikut :
- Ketua Pengadilan Negeri :
- FREDERIK PELIMA, S.MH
- MAHYOEDIN LAMAKAMPALI, SH
- SELMAN PAULUS PANY, SH
- AMINUDDIN JOTOLEMBA, SH
- JAHJA PAPIA, SH
- SYAMSUDDIN AB, SH
- ISMED ILAHUDE, SH
- H. SJAM AMANSJAH, SH
- ABDUL SAMAD BONANG, SH
- M. JALILI SAIRIN, SH
- RUDI WIDODO, SH. MH
- NURSYAM, SH, M.Hum
- SUDAR, SH, M.Hum
- NANANG ZULKARNAIN FAISAL, SH
- AHMAD YANI, SH, MH
- AHMAD SHUHEL NADJIR, SH. MH
- ANDRI NATANAEL PARTOGI, SH. MH
- Panitera / sekretaris
- SYAHRUDIN
- AMIR T.S. BULLAH.
- KASIM SALAWALI.
- SYAMSULBACHRI
- HALIJAH ISMAIL.
- ISKANDAR LABOHARI
- IDA PUTU SUDIKA, SH
- ABDUL MAUJUD MANSYOER, SH
- TANTAWIY J MASULILI, SH
- TENNY PANTOW TAMBARIKI, SH
Berita Badilum
Audiensi Ditjen Badilum Dengan Japan International Cooperation Agency (jica)
...Kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pengadilan Negeri Blora
"jaga Integritas, Jaga Kekompakan, Dan Tetap Bangun Satker Bersama." Kurang Lebih Hal Tersebut Yang Disampaikan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Di Kala Bertandang Ke Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 23 November 2022. Dalam Kunjungan Tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berkesempatan Untuk Memantau Perkembangan Dan Kinerja Layanan Pada Pengadilan Negeri Blora. Kunjungan Ini Sekaligus ...Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pengadilan Negeri Purwodadi
"jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah", Tentunya Kita Sudah Tidak Asing Dengan Kalimat Yang Dilontarkan Oleh Soekarno Ini. Semangat Ini Terwujud Dan Disaksikan Langsung Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Saat Mengunjungi Pengadilan Negeri Purwodadi Dalam Salah Satu Kunjungan Kerjanya Pada Tanggal 23 November 2022. Selain Memberikan Pembinaan Kepada Aparatur Pada Pengadilan Negeri Purwodadi Dan Meninjau Langsung ...
Pengumuman Badilum
Pengumuman Pengiriman Surat Keputusan Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 30 November 2022
bagi Nama - Nama Yang Surat Keputusannya Belum Terlampir Pada Pengumuman Ini Harap Segera Mengunggah E-lhkpn / E-lhkasn Ke Dalam Aplikasi Sikep Paling Lambat 7 (tujuh) Hari Sejak Pengumuman Ini Ditayangkan Dan Dapat Mengkonfirmasi Melalui Narahubung Berikut : 1. Fuad Fachriza, S.h., M.h. (082113999023) 2. Danang Agus Setiawan, S.kom. (085783770777) 3. Fhatmi Haddia Putri, S.kom. (08111260690) dan Bagi Promosi Dan Mutasi Yang Dibiayai Negara ...Penilaian Lomba Aplikasi Layanan Pengadilan
...Undangan Kegiatan Workshop Bidang Kesekretariatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Ta. 2022
...Pengiriman Sk Mutasi Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Pengadilan Tinggi Di Lingkungan Peradilan Umum
...Pemanggilan Peserta Kegiatan Focus Discussion (fgd) Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Umum
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan