SEJARAH PENGADILAN NEGERI LUWUK
Bahwa di Daerah Kabupaten Banggai, Pengadilan Negeri Luwuk sendiri telah ada sejak tahun 1957 namun waktu itu Pengadilan Negeri Luwuk masih berada di bawah wilayah Poso sampai dengan tahun 1963.
Bahwa setelah Kabupaten Banggai di bentuk berdasarkan Undang – Undang No.29 tahun 1958 , maka berdasakan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I tertanggal 2 Nopember 1964 Nomor JB.I/4/18 dibentuklah Pengadilan Negeri Luwuk yang daerah hukumnya meliputi Luwuk ( Banggai darat ) dan Banggai Kepulauan.
Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut maka Pengadilan Negeri Luwuk keluar dari daerah hukum Pengadilan Negeri Poso , dan mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 1964 yang pada saat itu Pengadilan Negeri Luwuk digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas III.
Pada tahun 1964 tersebut Pengadilan Luwuk belum memiliki gedung/kantor, dengan adanya perkembangan pembangunan maka pada tahun anggaran 1973/1974 Pengadilan Negeri Luwuk disediakan dana untuk membangun gedung kantor sesuai SK Menteri Keuangan RI. No. 67/XIII/6/1973 tanggal 5 April 1973.
Bahwa sejak berdirinya Pengadilan Negeri Luwuk sampai dengan sekarang saat ini digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas II dan telah mengalami pergantian beberapa pimpinan sebagai berikut :
- Ketua Pengadilan Negeri :
- FREDERIK PELIMA, S.MH
- MAHYOEDIN LAMAKAMPALI, SH
- SELMAN PAULUS PANY, SH
- AMINUDDIN JOTOLEMBA, SH
- JAHJA PAPIA, SH
- SYAMSUDDIN AB, SH
- ISMED ILAHUDE, SH
- H. SJAM AMANSJAH, SH
- ABDUL SAMAD BONANG, SH
- M. JALILI SAIRIN, SH
- RUDI WIDODO, SH. MH
- NURSYAM, SH, M.Hum
- SUDAR, SH, M.Hum
- NANANG ZULKARNAIN FAISAL, SH
- AHMAD YANI, SH, MH
- AHMAD SHUHEL NADJIR, SH. MH
- ANDRI NATANAEL PARTOGI, SH. MH
- Panitera / sekretaris
- SYAHRUDIN
- AMIR T.S. BULLAH.
- KASIM SALAWALI.
- SYAMSULBACHRI
- HALIJAH ISMAIL.
- ISKANDAR LABOHARI
- IDA PUTU SUDIKA, SH
- ABDUL MAUJUD MANSYOER, SH
- TANTAWIY J MASULILI, SH
- TENNY PANTOW TAMBARIKI, SH
Berita Badilum
Rapat Koordinasi Implementasi Zona Integritas Menuju Wbbm Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
pada Tanggal 17 Januari 2022 Telah Dilaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Rapat Ini Dipimpin Oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S. H., M. H. Dengan Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M. Si., Dan Direktur Pembinaan ...Pelantikan Pejabat Baru Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pada Tanggal 17 Januari 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah Melaksanakan Pelantikan Pejabat Baru Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan Dipimpin Langsung Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Ri, prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S. H., M. H. Pejabat Baru Yang Dilantik Berjumlah 58 Orang Yang Terdiri Dari 19 Pejabat Eselon Iii Dan 39 Pejabat Eselon Iv. ...Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Jambi
direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Bertempat Di Pengadilan Tinggi Jambi Pada 11-13 Januari 2022. Pemateri Dari Ditjen Badilum Dipimpin Langsung Oleh Plt. Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Dengan Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum , drs. Wahyudin Msi. Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, zahlisa ...
Pengumuman Badilum
Pengumuman Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022
...Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester Ii Ta.2021 Dipa 005.03
...Kuesioner Implementasi Sk Dirjen Badilum Tentang Restorative Justice Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
...Pembaharuan Data Koordinator Delegasi
kepada Seluruh Ketua Pengadilan Negeri ...Penginputan Realisasi Capaian Kinerja Dipa 005.03 Ta.2021 Triwulan Iv Tahun Anggaran 2021 Pada Aplikasi Smart
...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan