Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

logo

PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jln. Jend. Ahmad Yani No.06 Luwuk   (0461)21062  (0461)23269   pnluwukbanggai@yahoo.co.id

Sejarah Pengadilan Negeri Luwuk

Sejarah Pengadilan Negeri Luwuk

SEJARAH PENGADILAN NEGERI LUWUK

Bahwa di Daerah Kabupaten Banggai, Pengadilan Negeri Luwuk sendiri telah ada sejak tahun 1957 namun waktu itu Pengadilan Negeri Luwuk masih berada di bawah wilayah Poso sampai dengan tahun 1963.

Bahwa setelah Kabupaten Banggai di bentuk berdasarkan Undang – Undang No.29 tahun 1958 , maka berdasakan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I tertanggal 2 Nopember 1964 Nomor JB.I/4/18 dibentuklah Pengadilan Negeri Luwuk yang daerah hukumnya meliputi Luwuk ( Banggai darat ) dan Banggai Kepulauan.

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut maka Pengadilan Negeri Luwuk keluar dari daerah hukum Pengadilan Negeri Poso , dan mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 1964 yang pada saat itu Pengadilan Negeri Luwuk digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas III.

Pada tahun 1964 tersebut Pengadilan Luwuk belum memiliki gedung/kantor, dengan adanya perkembangan pembangunan maka pada tahun anggaran 1973/1974 Pengadilan Negeri Luwuk disediakan dana untuk membangun gedung kantor sesuai SK Menteri Keuangan RI. No. 67/XIII/6/1973 tanggal 5 April 1973.

Bahwa sejak berdirinya Pengadilan Negeri Luwuk sampai dengan sekarang saat ini digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas II dan telah mengalami pergantian beberapa pimpinan sebagai berikut :

  • Ketua Pengadilan Negeri :
  1. FREDERIK PELIMA, S.MH
  2. MAHYOEDIN LAMAKAMPALI, SH
  3. SELMAN PAULUS PANY, SH
  4. AMINUDDIN JOTOLEMBA, SH
  5. JAHJA PAPIA, SH
  6. SYAMSUDDIN AB, SH
  7. ISMED ILAHUDE, SH
  8. H. SJAM AMANSJAH, SH
  9. ABDUL SAMAD BONANG, SH
  10. M. JALILI SAIRIN, SH
  11. RUDI WIDODO, SH. MH
  12. NURSYAM, SH, M.Hum
  13. SUDAR, SH, M.Hum
  14. NANANG ZULKARNAIN FAISAL, SH
  15. AHMAD YANI, SH, MH
  16. AHMAD SHUHEL NADJIR, SH. MH
  17. ANDRI NATANAEL PARTOGI, SH. MH

 

  • Panitera / sekretaris
  1. SYAHRUDIN
  2. AMIR T.S. BULLAH.
  3. KASIM SALAWALI.
  4. SYAMSULBACHRI
  5. HALIJAH ISMAIL.
  6. ISKANDAR LABOHARI
  7. IDA PUTU SUDIKA, SH
  8. ABDUL MAUJUD MANSYOER, SH
  9. TANTAWIY J MASULILI, SH
  10. TENNY PANTOW TAMBARIKI, SH





  • Berita Badilum

    • Selamat Dan Sukses Atas Dilantiknya Para Yang Mulia Hakim Agung

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan selamat Dan Sukses Atas Dilantiknya Yang Mulia Hakim Agung Pada Hari Selasa, 19 Oktober 2021. Tujuh Hakim Agung Yang Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Gung Ri, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.h., M.h.adalah: dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. h. Dwiarso Budi Santiarto, S.h., M.hum., Sebagai Hakim Agung ...
    • Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Gorontalo

      dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kualitas Asesor Dari Pengadilan Tinggi Dalam Melakukan Evaluasi Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (apm), Maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Melaksanakan bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tim Asesor Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, dr. Lucas Prakoso, S.h, M.hum. kegiatan Diadakan Di Kota Gorontalo, Pada 14-15 Oktober ...
    • Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Dan Pengadilan Tinggi Gorontalo

      pada Hari Selasa, 12 Oktober 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Tim Surveilans Dari Ditjen Badilum Dipimpin Oleh lies Khadijah Sh, Mh (kepala Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum). Surveilns Bertujuan Untuk Menjaga Kualitas Layanan Dan Administrasi Di Pengadilan Negeri Gorontalo Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu. surveilans ...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Skip to content